Megawati Anggaran Daerah Untuk ATK Bisa Sampai Triliun

Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti penyerapan anggaran di daerah yang tak sesuai dengan yang diajukan ke pemerintah pusat. 

Pasalnya kata Megawati, persoalan anggaran, bukan hanya urusan bendahara partai, melainkan semua anggota termasuk kader yang menjabat sebagai Kepala Daerah.

"Mengapa daerah dari pengelolaan anggaran itu, itu mesti tidak sesuai. Apa tidak sesuainya? Dari sisi penyerapan anggaran. Kenapa dialokasi seperti itu, itu yang ingin saya tahu? nanti bendahara harus bisa ngomong, paling tidak persoalan seperti itu, meskipun  bukan hanya urusan bendahara saja. Jadi kalau waktu waktu seperti ini, ketika mulai ada pembicaraan masalah anggaran pasti kan begitu," ujar Megawati, Kamis (28/10/2021).

Ia pun mempertanyakan ketika tidak terjadi penyerapan di daerah, sisa anggaran tersebut justru dipakai daerah untuk menggelar seperti rapat di hotel dan lainnya. 

 "Ketika tidak terjadi penyerapan sesuai seperti permintaan anggaran daerah, lalu mereka kan seringkali, istilahnya sisa anggarannya itu kalau bisa dipakai apa saja. Seperti ada apa namanya bukan kunjungan kerja, kunjungan apa ya, nanti rapat-rapat dipakai di hotel lah, cafe lah, kunjungan kerja, namanya ada deh, saya lupa. Dibuat sedemian rupa,  ada studi banding, ada lagi nanti kalau saya inget," kata Megawati. 

Tak hanya itu, mantan Presiden kelima itu juga menyoroti pengelolaan ATK (Alat Tulis Kantor).

Bahkan ia kaget mendengar cerita Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menceritakan bahwa anggaran ATK jika dihitung bisa mencapai triliunan rupiah.

"Lalu belum lagi dari pengertian pengelolaan ATK. Coba ayo itu, mbok sudahlah berhenti. Katanya sekarang mau masuk zaman digital. Saya sampai pikir ATK ko bisa saya, kalau dihitung-hitung.  Karena kan saya bilang ketemu sama ibu menteri keuangan,  beliau (Sri Mulyani) sendiri kenapa ya bu ATK saja bisa sampai, kalau dihitung semua maksudnya bisa sampai triliun loh. Saya kaget, triliun, saya nggak tau ya apa yang dibeli, saya bilang" kata dia.

Karena itu Megawati meminta jajaranya untuk menjelaskan terutama kepada Bendahara partai,  DPRD dan kepala daerah perihal penyerapan anggaran.

Baca Juga: Resmikan 16 Kantor PDIP dan Prasasti Taman Bung Karno, Megawati: Jangan Diperjualbelikan!

"Coba lah tolong dong jangan diem saja, seperti tidak mengerti, itu nanti akan saya tanya loh ke bendahara, lalu DPRD dan lain sebagainya loh," kata dia 

Tak hanya itu, Ketua Dewan Pengarah BRIN yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP itu mengingatkan kepada kepala daerah untuk melakukan penyerapan anggaran yang sesuai yang diajukan ke pemerintah pusat. Sehingga tak boleh dialokasin ke hal lain

"Supaya apa? Ya kalau kalian sudah minta anggaran sebegitu ke pemerintah pusat, tolong dong benar penyerapannya, selesai sesuai seperti anggaran yang dimintakan. Ini kan ndak.  Saya sudah amati loh dari zaman, karena otonomi daerah itu loh, tolong banget. Ini saya bilang tolong loh," katanya.