Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara negara maju dan negara berkembang mengenai perubahan iklim. Hal itu disampaikan Jokowi ketika mengadakan pertemuan CEOs Forum dengan beberapa investor besar asal Inggris, Senin (1/11/2021) pagi di Glasgow.
"Kita semua, termasuk negara-negara maju harus menunjukkan langkah lebih konkret dalam hal pengendalian iklim. Terutama dalam hal dukungan pendanaan untuk negara-negara berkembang dalam melakukan transisi energi dari fossil fuel ke renewable energy," kata Jokowi dalam keterangannya.
Jokowi mengharapkan bahwa pendanaan adaptasi sebesar USD 100 miliar dari negara maju harus segera dipenuhi guna mempercepat upaya penanganan perubahan iklim.
Dia mengklaim, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret terkait pengendalian iklim. Laju deforestasi saat ini yang paling rendah selama 20 tahun, tingkat kebakaran hutan berkurang 82 persen.
"Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare lahan mangrove. Ini sangat penting karena mangrove menyimpan karbon 3-4x lebih besar dibandingkan lahan gambut," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi percaya bahwa Indonesia akan dapat memenuhi komitmen pada tahun 2030 di dalam Paris Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen secara unconditional.
"Indonesia telah mengadopsi Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, serta road map yang detail untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih awal," tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa isu yang dihadapi dunia adalah bagaimana dunia bisa segera mengatasi pandemi Covid-19 sehingga pemulihan ekonomi dunia bisa berjalan lebih cepat. Kepala Negara menjelaskan bahwa saat ini, kondisi Covid-19 di Indonesia sudah sangat membaik.
"Jumlah kasus harian sudah turun sangat jauh dari puncaknya 56 ribuan kasus di 15 Juli 2021 menjadi hanya sekitar 400-700 kasus dalam minggu-minggu terakhir ini. Indonesia juga sudah menyuntikkan lebih 187 juta dosis vaksin. Dan sampai dengan akhir tahun lebih dari 50 persen penduduk Indonesia sudah akan menerima dosis 2," kata Jokowi.
Baca Juga: Riset Ungkap Perubahan Iklim Picu Penurunan Kualitas Kopi
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
Terkini
-
PDIP Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol: Dinilai Lampaui Kewenangan
-
Percepat Transisi Energi, Mendagri Dorong Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik
-
Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka
-
Protes Usul KPK Soal Ketum Parpol Cukup 2 Periode, Sahroni: Hak Internal, Tak Bisa Diganggu Gugat
-
Polisi Bekuk Sindikat Ganjal ATM Jaktim: 4 Pelaku Ditangkap, Gasak Rp 274 Juta Pakai Tusuk Gigi!
-
Media Malaysia Beberkan 3 Negara Terdampak Besar Jika Selat Malaka Kena Tarif
-
Perang Dunia III di Depan Mata! Jerman Kekurangan Tentara, Warga 70 Tahun Jadi Pilihan
-
Nasib Peserta UTBK 2026 yang Curang di Undip, Terancam Masuk Daftar Hitam Permanen
-
WNI Dikurung di Malaysia, 2 Pelaku Didenda Usai Tahan Paspor Korban
-
KPK Batasi Masa Jabatan Ketua Umum Parpol 2 Periode, Siapa yang Paling Lama Menjabat?