Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan masalah defisit keuangan sampai saat ini masih mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
Untuk membendung persoalan itu, dia mengungkapkan, perlu dipikirkan sumber-sumber pendanaan alternatif untuk meringankan anggaran negara.
"Silahkan PJKS UI memitigasi kemungkinan dilakukannya crowd funding untuk pendanaan jaminan sosial," ujar Moeldoko saat audensi bersama Pusat Kebijakan Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PJKS UI) di Gedung Bina Graha Jakarta dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).
Menurut Moeldoko, di tengah sulitnya kondisi keuangan negara saat ini, memang diperlukan sebuah terobosan untuk menyelesaikan masalah pendanaan BPJS kesehatan.
"Kami akan mengundang BPJS untuk membahas masalah ini," ujarnya.
Seperti diketahui, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage mengalami kemajuan pesat.
Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi makro yang semakin baik.
Namun capaian tersebut, tidak dibarengi dengan kenaikan iuran, karena terjadi penurunan kolektabilitas iuran peserta mandiri dan keaktifan peserta.
Dampaknya BPJS Kesehatan mengalami defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) yang cukup signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir.
Baca Juga: Bantu Korban Banjir Kalimantan Barat, BPJS Kesehatan Salurkan Paket Sembako
Data PJKS UI menyebutkan, pada 2018 defisit DJS sebesar Rp 12,33 triliun dengan klaim rasio 110 persen.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah defisit Dana Jaminan Sosial.
Salah satunya di antaranya, menaikkan iuran dan mendorong upaya efisiensi melalui bauran kebijakan, yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?