Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dalam menghadapi ketidakpastian di tahun 2022, pemerintah harus merancang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang responsif dan antisipatif, serta fleksibel.
Selain itu Jokowi juga meminta jajaran untuk berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi.
"Kita (pemerintah) harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, yang antisipasif dan juga fleksibel selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar Jokowi dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2022 dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/11/2021
Jokowi menyebut, APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Pasalnya sebagai Presidensi G20, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.
"Kita (Indonesia) harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable ekonomi," ucap Jokowi.
Selain itu, Jokowi menuturkan APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.
Karena itu pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama. Pertama, yakni melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
"Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan," kata dia.
Ketiga, pemerintah kata Jokowi juga akan fokus pada peningkatan SDM yang unggul. Keempat yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Baca Juga: Pembangunan Jembatan Selambai Jauh dari Target, Bantuan APBN Diduga Sia-sia
Kelima, fokus kebijakan pemerintah yakni penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
"Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien," lanjut Jokowi.
Kepala Negara kembali mengingatkan, pada tahun 2022, semua jajaran harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko Pandemi Covid-19 yang masih membayangi dunia dan Indonesia
"Ketidakpastian di bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!