Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat serius dalam upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Jateng 2021, di Kantor Inspektorat Jateng, Selasa (30/11/2021).
Taj Yasin menyebut, pihaknya sangat senang apabila seluruh ASN memiliki komitmen bersama dalam mencegah korupsi. Dia ingin agar seluruh ASN juga mengampanyekan bahaya korupsi.
"Saya ucapkan juga terima kasih kepada KPK yang selama ini (sudah) mendampingi Provinsi Jawa Tengah (dengan) sangat masif. Saya seneng, kok kalau KPK datang, pencegahannya itu masif," kata Taj Yasin dalam sambutannya.
Taj Yasin juga berpesan kepada seluruh jajarannya, agar mau saling mengingatkan. Hal itu tidak boleh sampai berhenti agar para ASN dalam bekerja tidak lalai dan lupa.
"Kalau tidak diingatkan, kita lalai. Maka kita perlu saling mengingatkan. Saya pikir program paling menarik dari penanganan Covid-19 namanya Eling lan Ngelingke , jangan soal Covid-19 saja namun juga bahaya korupsi," tambahnya.
Taj Yasin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemprov Jateng yang telah mendukung dan menunjukkan kinerja secara transparan dan baik.
"Yang menerima penghargaan, terima kasih. Ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah ini dalam tahap pemerintahan yang baik," imbuhnya.
Sementara itu, Plt Inspektur Jateng, Doni Widianto, menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah 10 kali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dia juga menyebutkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 telah mencapai 100 persen. Bukan hanya itu, 99,99 persen Aparatur Sipil Negara telah melaporkan harta kekayaan (LHKASN) mereka.
"Ini akan kita akselerasi, kita push lagi sehingga nanti bisa sampai 100 persen," kata Doni.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ikutan Main dalam Film Yowis Ben 3, Begini Aksinya
Dalam Larwasda 2021 tersebut sebanyak 5 kabupaten/kota mendapatkan penghargaan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Jateng, tercepat dan selesai 100 persen, penyelesaian pengaduan masyarakat 100 persen dan nilai Sakip kabupaten/kota. Kelimanya adalah, Boyolali, Cilacap, Pati, Surakarta, dan Purworejo.
Selain itu, lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mendapat penghargaan karena Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) terbaik tahun 2021 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) selesai 100 persen. Kelimanya adalah, RSUD Margono Soekarjo, RSUD dr. Moewardi, DP3AKB, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah.
Berita Terkait
-
Setujui UMK 2022, Ganjar: Pekerja Lebih dari Satu Tahun Wajib Diberi Gaji di Atas UMK
-
Awas Cuaca Ekstrem! BMKG Prediksi Jawa Tengah akan Diguyur Hujan Lebat Disertai Petir
-
Sah! Disetujui Ganjar Pranowo, Ini Daftar UMK 2022 di 35 Daerah di Jawa Tengah
-
Ganjar Pranowo Ikutan Main dalam Film Yowis Ben 3, Begini Aksinya
-
Borobudur Marathon 2021 Digelar Dengan Prokes Ketat, Ganjar Apresiasi Penyelenggara
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi