Suara.com - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) memaparkan pendapat masyarakat terkait menteri-menteri yang layak diganti atau reshuffle.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi sosok yang paling banyak dipilih masyarakat untuk direshuffle.
IPO mengelompokkan daftar menteri sesuai dengan bidangnya. Seperti bidang PMK, terdapat tiga nama menteri teratas yang menurut masyarakat layak direshuffle.
Menag Yaqut dipilih oleh 42 persen responden sebagai menteri yang harus direshuffle. Sementara urutan kedua ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali yang dipilih 23 persen responden.
Untuk peringkat ketiga diduduki oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang dipilih 21 responden.
Kemudian Mendikbudristek Nadiem Makarim (9 persen), MenPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati (2 persen), Mendes Abdul Halim Iskandar (1 persen), Mensos Tri Rismaharini (1 persen) dan Menkes Budi Gunadi Sadikin (1 persen).
Lanjut ke bidang Polhukam, Menkumham Yasonna Laoly dipilih oleh 32 persen responden sebagai menteri yang mesti direshuffle, Menko Polhukam Mahfud MD (26 persen), dan Menpan RB Tjahjo Kumolo (18 persen).
Kemudian Menhan Prabowo Subianto (13 persen), Menkominfo Johnny G. Plate (7 persen), Mendagri Tito Karnavian (3 persen) dan Menlu Retno Marsudi (1 persen).
Bergeser ke bidang maritim dan investasi, MenLHK Siti Nurbaya Bakar menduduki peringkat tertinggi karena dipilih 36 persen responden, MenKKP Sakti Wahyu Trenggono (29 persen), dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (21 persen).
Baca Juga: Biasa Kritik Pemerintah, Fadli Zon kini Dukung Pendapat Jokowi Soal Ini
Menteri ESDM Arifin Tasrif (9 persen), Menhub Budi Karya Sumadi (5 persen), MenPUPR Basuki Hadimuljono (0 persen), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (0 persen), dan Menparekraf Sandiaga Uno (0 persen).
Responden juga memilih menteri di bidang ekonomi yang menurutnya harus direshuffle. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menduduki posisi pertama karena dipilih oleh 39 persen responden, diikuti oleh Menaker Ida Fauziah (24 persen) dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (17 persen).
Di bawah tiga besar itu ada nama Mendag Muhammad Lutfi (13 persen), Mentan Syahrul Yasin Limpo (2 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (2 persen), Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita (1 persen), Menkeu Sri Mulyani (1 persen) dan Menteri BUMN Erick Thohir (1 persen).
Survei IPO dilakukan dari 29 November hingga 2 Desember 2021. Sebanyak 1200 responden ikut terlibat dalam pengambilan survei tersebut.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling. Metode tersebut memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,5 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!