Hadiri Open Government Partnership, Jokowi: Kepercayaan Publik Kuncinya

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Open Government Partnership (OGP) telah mengalami banyak perkembangan positif. Kekinian OGP genap berusia 10 tahun.

Hal ini dikatakan Jokowi dalam Forum Open Government Partnership (OGP) Global Summit Day 1 yang ditayangkan secara virtual melalui kanal Youtube OGP, Rabu (15/12/2021).

"Tahun ini genap 10 tahun berdirinya Open Government Partnership. Sejak berdiri, banyak perkembangan positif telah dicapai," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pun telah menjadi norma.

Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan.

"Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan," tutur Jokowi.

Kepala Negara menuturkan di masa pandemi ini prinsip tersebut bahkan menjadi sangat esensial. Yakni untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran, memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi dan hoaks.

"Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif," tutur Jokowi.

Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan dua hal. Pertama soal partisipasi publik perlu diperkuat.

Baca Juga: Kartu Prakerja 2021 Ditutup Malam Ini, Program Prakerja 2022 Dimulai Akhir Januari

Jokowi menuturkan Indonesia telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu yaitu Lapor. Kanal pengaduan tersebut terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah.

"Sejak 2015 Lapor telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat," tutur Jokowi.

Kedua inovasi digital yang inklusif harus diperkokoh.

Jokowi mengatakan tansformasi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas," ucap Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara menyebut digitalisasi pelayanan publik akan mengurangi potensi korupsi.