Suara.com - Reshuffle yang disebut akan dilakukan oleh Presiden Jokowi di awal Desember lalu nyatanya belum terwujud hingga saat ini.
Hal ini lantas disorot oleh pengamat yang kemudian menakar kemungkinan penyebab Presiden Jokowi belum melakukan reshuffle kabinet.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Pengamat politik Ujang Komarudin menganalisa sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga saat ini belum melakukan reshuffle.
Ia menilai orang nomor satu di Indonesia itu belum siap merombak kabinetnya. Padahal, di sisi lain banyak pembantu-pembantunya yaitu para menteri yang memiliki kinerja kurang memuaskan dan layak untuk masuk dalam daftar reshuffle.
"Kalau saya amati Presiden Jokowi belum siap, penyebabnya kita tidak tau," kata Ujang dikutip dari Wartaekonomi.co.id.
Dosen Universitas Al-Azhar itu memaparkan ada kemungkinan bahwa Presiden Jokowi menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya.
"Bisa jadi menunggu waktu tepat sampai setelah tahun baru, ini juga mungkin saja," ungkapnya.
Mungkin juga Presiden Jokowi sengaja mengulur-ulur waktu reshuffle tersebut.
"Kemungkinan tarik ulur itu sengaja dilakukan Jokowi, memicu agar menterinya bekerja lebih keras lagi," ucapnya.
Baca Juga: Bertemu di AS, Jokowi Curhat Diajak Bos Facebook Mark Zuckerberg Main Pingpong Virtual
Untuk diketahui, isu reshuffle belakangan ini semakin kencang dibicarakan di tengah publik. Bahkan, kabarnya Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid kepada wartawan belum lama ini.
Ia meyakini perombakan kabinet akan terjadi dalam waktu dekat, yang mana bisa dilakukan di akhir tahun 2021 atau awal 2022. Alasannya, karena ada desakan dari sejumlah masyarakat yang ingin ada perbaikan di dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kalau trjadinya di akhir tahun. Kan pasti dugaan saya di akhir tahun atau di awal tahun. Sama-sama mengejutkan nantinya," ujar Jazilul.
Ia menilai Presiden Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya itu untuk kepentingan kemajuan Indonesia.
"Sehingga, perombakan yang dilakukan pun akan memenuhi keinginan masyarakat," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Anak
-
Langsung Telepon Mendag untuk Laporkan Keluhan Petani, Jokowi Dikritik: Parah dan Ngawur
-
Ogah Disebut Memusuhi Jokowi, Anwar Abbas: Kalau Menurut Saya Salah, Saya Tak Boleh Diam
-
Bertemu di AS, Jokowi Curhat Diajak Bos Facebook Mark Zuckerberg Main Pingpong Virtual
-
Jokowi Sebut Potensi Pasar Digital Indonesia Capai Rp 2 Triliun di 2025
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
Terkini
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi
-
Ribuan Aparat Gabungan Amankan Aksi Buruh Gebrak di Jakarta Peringati Hari HAM Sedunia
-
Moncong Truk Trailer Ringsek 'Cium' Separator Busway Daan Mogot, Jalur TransJakarta Sempat Tertutup
-
Pura-pura Bayar Utang, Pemuda di Karawang Tega Tusuk Pasutri Lalu Sembunyi di Plafon
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk
-
Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!
-
Jadi Saksi Kasus Suap RSUD, Bupati Kolaka Timur Dipindahkan KPK ke Rutan Kendari
-
Gus Ipul Dukung Langkah Tegas Gubernur Aceh Larang Jual Mahal Sembako Pasca-Bencana
-
PBNU Memanas: Yahya Cholil Staquf Tegaskan Pleno Penetapan Pj Ketua Umum Tidak Sah