Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terjadi kenaikan jumlah Badan Usaha Milik (BUM) Desa. Totalnya naik sebanyak 606 persen.
Jumlah tersebut kata Jokowi, meningkat drastis yang semula 8.100 BUM Desa. Kekinian menjadi 57.200 BUM Desa.
"Yang sangat drastis adalah kenaikan dari BUM Desa, naik 600 persen, tepatnya 606 persen, dari yang 2014 8.100 melompat menjadi 57.200 BUM Desa," ujar Jokowi dalam sambutan peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa, Senin (20/12/2021).
Karenanya Jokowi meminta jajaran terkait tidak terpaku pada jumlah kenaikan BUM Desa.
Jokowi menuturkan yang perlu dipikirkan yakni kualitas aktivitas, kualitas kegiatan BUM Desa yang harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia
"Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, kemudian buat plang BUM desa Desa Sukamakmur misalnya, hanya itu saja tapi kegiatan di dalamnya enggak ada, kegiatan kualitas kegiatannya tidak jelas. Ini yang ingin kita semuanya bekerja betul betul memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita," ucap dia.
BUM Desa kata Jokowi, bersama-sama harus mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat.
Kepala Negara tak ingin kehadiran BUM Desa justru mematikan usaha rakyat yang telah ada.
"Misalnya ini di desa sudah ada toko kecil-kecil, 5, 10, BUM Desa malah buat toko yang lebih gede, yang 10 mati yang ini hidup baik, ini nggak bener bukan itu," kata dia.
Baca Juga: Desakan Tangkap Habib Bahar Smith Bergema, Ini Tanggapan Guru Besar Hukum
"Semuanya harus bisa memacu men-trigger agar yang 10 ini bisa menjadi 20 atau yang 10 ini menjadi jadi dari kecil menjadi menengah atau menjadi besar," sambungnya.
Menurut Jokowi yang juga harus dilakukan BUM Desa yakni berorientasi pembentukan usaha baru yang belum ada, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat.
Sehingga masyarakat desa kata Jokowi, tak perlu jauh-jauh harus ke kota, kecamatan atau ke kabupaten.
"Masyarakat di desa tidak harus ke kota kabupaten, cukup di desa itu sudah terpenuhi dan tentu saja BUM Desa BUM Desa mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu," tuturnya.
Selain itu kehadiran BUM Desa juga dinilai bisa mengkonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan.
Jokowi mencontohkan pembelian pupuk yang bisa dikonsolidasikan oleh BUMN Desa, sehingga tak perlu membeli sendiri.
Tag
Berita Terkait
-
Desakan Tangkap Habib Bahar Smith Bergema, Ini Tanggapan Guru Besar Hukum
-
Klaim Total Penyaluran Dana Desa Capai Rp 400,1 Triliun, Jokowi: Kok Diem? Kaget?
-
Bisnis BUMN, Presiden Jokowi Minta BUM Desa Ikut Dilibatkan
-
Warning Pengelolaan Dana Desa Rp 400,1 Triliun, Jokowi: Hati-hati, Jangan Salah Sasaran
-
Presiden Jokowi Memastikan Datang dan Membuka Acara Muktamar ke-34 NU
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau