Suara.com - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari CISDI, PUSKAPA, Lapor COVID-19, dan Transparency International Indonesia meminta pemerintah meniadakan kebijakan vaksin dosis ketiga atau booster berbayar.
Mereka menilai saat pasokan vaksin dan kapasitas vaccine delivery terbatas, kebijakan booster berbayar berisiko memperburuk ketimpangan vaksinasi dan mengalihkan pasokan dari meratanya dua dosis pertama atau vaksinasi primer.
"Kami meminta pemerintah tidak menggulirkan program booster berbayar karena akan memperlebar jurang ketimpangan akses vaksin," tulis koalisi dalam keteranganya, Senin (20/12/2021).
Koalisi ini mendorong pemerintah untuk jangkauan vaksinasi pada seluruh masyarakat, terutama bagi warga yang paling rentan dengan memobilisasi pelayanan kesehatan primer
Puskesmas dinilai mampu menguatkan kapasitas kesehatan di level komunitas, termasuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini sulit mendapatkan vaksin.
Pemerintah juga diminta untuk cepat mengejar capaian 70-80 persen cakupan vaksin dosis lengkap, dan mempercepat jangkauan vaksinasi pada masyarakat rentan sebelum memulai vaksin booster.
"Koalisi meminta pemerintah tidak membuat bingung warga dengan narasi booster berbayar dan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan keberpihakan pada warga rentan," ucapnya.
Selain itu, publik saat ini masih kesulitan mengakses informasi terkait stok, masa berlaku, hingga jenis vaksin yang tersedia di daerahnya.
"Koalisi mendesak transparansi kebijakan vaksinasi nasional yang terdiri dari data hingga proses pengadaan, distribusi vaksin ke pemerintah provinsi kabupaten dan kota, dan penyaluran ke individu atau kelompok penerima," sambung koalisi.
Baca Juga: Polda Riau Terus Genjot Vaksinasi, Upaya Capai Herd Immunity
Diketahui, Pemerintah telah menyuntikkan 149,617,605 dosis (71.84 persen) vaksin pertama dan 105,558,259 dosis (50.68 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kelompok lansia yang sudah divaksin dosis pertama baru sebanyak 12.745.677 orang atau 59,14 persen dan dosis kedua baru sebanyak 8.292.187 orang atau 38,47 persen, dari total 21.553.118 target lansia yang harus divaksinasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Uang Saku MagangHub II Tembus Rp6 Juta! Kemnaker Buka Jalur Profesi dan Fokus Pemerataan di Daerah
-
Siapkan Bukti Video, Roy Suryo Serang Balik Prosedur Polisi Lewat 3 Poin Praperadilan
-
Mobil Boks di Bekasi Terobos Lampu Merah Hingga Tabrak 5 Motor, Satu Pemotor Tewas
-
Dalih Bobot 170 Kg Bikin Razman Dapat Sel 'Mewah', Hotman Paris Somasi Kalapas Cipinang!
-
Pedas! Guntur Romli Sebut Kepala Kerbau Diinjak Jokowi Simbol Loyalis Terbuai Perilaku Raja
-
1.000 Orang Meninggal karena Panas Ekstrem di Prancis. Kebanyakan Orang Tua di Rumah
-
Naik Pitam! Roy Suryo Semprot Pendukung Jokowi yang Mau Intervensi Sidang Praperadilan
-
Dibalik Mandatori Biodiesel Sawit B50, Potensi Deforestasi Setara 22 Kali Luas Jakarta Mengintai
-
Tragedi Latsarmil Kopdes, Komnas HAM Didesak Investigasi Program Pemerintah Berpotensi Langgar HAM
-
PKB Tak Toleransi: Ancam Sanksi Tegas Anggota DPRD TTU yang Mabuk dan Intimidasi dr Icha!