Suara.com - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon turut mengomentari pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal orang berduit yang minta karantina gratis.
Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Fadli menyebut bahwa masyarakat seharusnya bisa karantina di rumah masing-masing seperti yang dilakukan di beberapa negara.
"Harusnya masyarakat juga bisa karantina di rumah masing2 spt dilakukan banyak negara," tulis Fadli Zon dalam cuitannya dikutip Suara.com, Rabu (22/12/2021).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengecam pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dari kalangan orang kaya dan mampu yang enggan melakukan karantina mandiri di hotel sesuai dengan aturan.
Hal itu disampaikan Luhut berdasarkan laporan yang diterimanya dari Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
"Kami tadi sudah minta kepada Polda Metro untuk melakukan razia di lapangan terbang Soekarno-Hatta, yang ternyata banyak yang memberikan sebaran video itu. Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel padahal dia bisa. Tapi dia minta supaya dia dikarantina di Wisma Atlet karena gratis," katanya dalam konferensi pers PPKM secara daring di Jakarta, Senin.
Pernyataan Luhut tersebut juga langsung mendapat reaksi keras dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia mencecar Luhut dengan pertanyaan seputar karantina bagi masyarakat yang baru saja pulang dari luar negeri.
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri?? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri??" tulis Susi dalam cuitannya seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/12/2021).
"Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip?? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit ??kenapa cara karantina berbeda" cecar Susi.
Baca Juga: Apes! Lokasi Rumah Jadi Alamat Loker Palsu, Kediaman Pria Ini Sampai Diserbu Pencari Kerja
Lebih lanjut, Susi menyoroti adanya perbedaan pelaksanaan karantina antara pejabat dan masyarakat. Ia juga menilai wajar jika masyarakat mau karantina gratis.
"Kenapa perbedaan itu ada karena yang sini pejabat dan sono masyarakat, seingat saya virusnya sama," ujar Susi dalam cuitannya yang lain.
"Mayarakat mau gratis wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri, jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak. sekarang orang tua sudah vaksin antigen cukup anak-anak belum vaksin, PCR," lanjut Susi.
Berita Terkait
-
Mertua Vanessa Angel Nangis Haru Dimakam: Kami akan Menjaga Anak Kamu
-
Bantu Renovasi Rumah Gala Sky, Faisal Gelontorkan Duit Ratusan Juta
-
Habiskan Rp 1,3 Miliar, Yuk Intip 9 Potret Rumah Baru Marshel Widianto
-
Gala Sky Sudah Punya Rumah Baru, Apa Kata Doddy Sudrajat?
-
Apes! Lokasi Rumah Jadi Alamat Loker Palsu, Kediaman Pria Ini Sampai Diserbu Pencari Kerja
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Geger! Trump Disebut Siap Dukung Serangan Militer Israel ke Iran Jika Negosiasi Gagal
-
Pakai NIK, Cata Mudah Cek Bansos dan Desil DTSEN
-
IHR: Ndarboy Terkejut! IHR Jateng Derby 2026 Diserbu 37.000 Penonton
-
Buron Internasional! Dua Mantan Petinggi PT Pelita Cengkareng Paper Masuk Red Notice Interpol
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'