Suara.com - Momen Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) kali ini terasa lebih longgar dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan batalnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III serentak pada momen tersebut.
Keputusan ini sempat menuai perdebatan di tengah masyarakat. Pasalnya, ketika masa libur Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1443 Hijriah, seluruh kegiatan masyarakat diterapkan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan mengapa pemerintah melonggarkan momen Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Menurutnya pelonggaran tersebut dilakukan karena melihat kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang semakin membaik.
Muhadjir menerangkan kalau data kasus konfirmasi harian nasional dalam dua pekan terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata 100-300 kasus per hari. Tren positivity rate juga semakin rendah yakni 0,1-0,2 persen.
Angka itu jelas berbeda dengan situasi Nataru pada 2020 di mana positivity rate yang tercatat sempat mencapai 13,6 persen.
Selain itu, jumlah vaksinasi masyarakat juga terus meningkat pada penghujung tahun 2021.
"Ini yang menyebabkan kenapa kita confident (percaya diri) untuk membuka gerakan orang secara lebih leluasa pada menjelang Natal dan Tahun Baru kali ini," kata Muhadjir saat menyampaikan arahan dalam kegiatan Refleksi 2 Tahun Peran Muhammadiyah dalam Penanganan Pandemi secara daring ditulis Rabu (29/12/2021).
Muhadjir berharap pandemi Covid-19 tetap terus melandai pasca momen liburan Nataru. Ia meminta masyarakat untuk tidak lengah dan tetap menjalankan protokol kesehatan.
"Harapan kita, kalau kondisi ini bisa kita maintance dengan baik. Maka tahun depan Insyaallah lebarannya bisa berjalan normal. Paling tidak bisa kita selenggarakan seperti Natal saat ini," ujarnya.
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Beberkan Alasan Pemerintah Perlonggar Masa Libur Nataru
Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir mewanti-wanti seluruh pihak untuk tidak mengabaikan sektor pembangunan manusia lainnya. Itu disampaikan Muhadjir karena saat ini telah muncul Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.
Dalam hal ini, Muhadjir melihat kalau kolaborasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan media massa, dapat berkontribusi penuh dalam mengendalikan Covid-19 serta dalam pembangunan manusia Indonesia.
"Termasuk keterlibatan Muhammadiyah sebagai organiasi kemasyarakatan yang memiliki rumah sakit, memiliki perguruan tinggi, semuanya memiliki kontribusi sangat besar dan memiliki makna yang berarti," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Cuma Buat Nakut-nakutin', Menteri Hukum Bongkar Modus Pencatutan 'Bos Palsu' di Balik Perusahaan
-
Terseret Korupsi hingga Dioperasi Ambeien, Istri Nadiem Curhat: Anak-Anak Tiap Hari Mencari Ayahnya
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?