Para ilmuwan khawatir, keputusan untuk mengurangi separuh waktu isolasi untuk pasien tanpa gejala bukan didorong oleh argumentasi kesehatan masyarakat.
"Ini jelas bukan pedoman kesehatan masyarakat - ini lebih ke arah (perlu) untuk memastikan bahwa kita dapat menjaga segala sesuatunya berjalan cukup banyak, jadi ini lebih merupakan pedoman ekonomi," kata Tobias Kurth, seorang profesor kesehatan masyarakat dan epidemiologi di Rumah Sakit Charitas Berlin.
"Di beberapa daerah, mungkin perlu untuk sedikit melonggarkan aturan, tetapi bukan sebagai rekomendasi umum," kata Kurth.
Hyde juga mengemukakan pendapat senada Kurth. "Saya khawatir bahwa politiklah yang mendorong keputusan ini, bukan sains."
Sementara Hodcroft mengatakan solusi nyata untuk kekurangan staf di tempat kerja adalah dengan menurunkan jumlah kasus.
"Dengan mengizinkan mereka yang masih bisa menularkan (virus) kembali ke lingkungan kerja, Anda dapat mengaktifkan penularan, membiarkan lebih banyak orang terinfeksi, dan berpotensi melanggengkan masalah," tegasnya.
Tekanan berat pada rumah sakit Kekhawatiran lain adalah bagaimana rumah sakit akan mengurus pasien, jika tingkat infeksi meningkat lebih tinggi, sebagai akibat dari orang tanpa gejala yang tidak diisolasi cukup lama dan tes negatif tidak diperlukan.
Kurth memperingatkan, di negara-negara yang menghadapi gelombang yang dipicu oleh varian Omicron - seperti Inggris, Prancis, AS, dan Jerman - sejumlah besar kasus akan menyebabkan sistem perawatan kesehatan ambruk.
"Ini sepertinya saat yang buruk untuk melonggarkan pembatasan di saat varian Omicron menyebar begitu cepat, saya tidak bisa melihat bagaimana sistem rumah sakit akan mengatasi ini," kata Hyde.
Baca Juga: Gubernur Bali Larang Warga Positif Covid Isolasi Mandiri di Rumah, Agar Tak Tularkan Virus
Keputusan CDC muncul, ketika negara-negara lain mulai membahas perubahan aturan isolasi untuk orang-orang dengan tingkat vaksinasi yang berbeda.
Jerman saat ini sedang mempertimbangkan perubahan aturan isolasi untuk orang yang pernah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi, jika mereka tidak memiliki gejala. Namun, tidak seperti dalam rekomendasi AS untuk kasus tanpa gejala, tes COVID-19 negatif masih diperlukan. Ed: rap/as
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
-
HUT ke 68 Bank Sumsel Babel, Jajan Cuma Rp68 Pakai QRIS BSB Mobile
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah
-
Polda Undang Keluarga hingga KontraS Jumat Ini, 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Reno dan Farhan?
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?
-
Said Didu Curiga Prabowo Cabut 'Taring' Purbaya di Kasus Utang Whoosh: Demi Apa?
-
Tragedi KKN UIN Walisongo: 6 Fakta Pilu Mahasiswa Terseret Arus Sungai Hingga Tewas
-
Uya Kuya Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Kini Aktif Lagi Sebagai Anggota DPR RI
-
Dendam Dipolisikan Kasus Narkoba, Carlos dkk Terancam Hukuman Mati Kasus Penembakan Husein
-
Sidang MKD: Adies Kadir Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Diaktifkan Kembali sebagai Anggota DPR