Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembukaan Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur, untuk pelaku perjalanan luar negeri akan dilakukan secara bertahap demi menghindari risiko penyebaran Covid-19.
“Secara umum kesiapan Bandara Juanda dan tempat karantina sudah baik, tetapi saya minta pembukaan bandara ini dilakukan secara bertahap seperti misalnya setiap seminggu sekali ada evaluasi, ada learning process,” kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Pembukaan Bandara Juanda secara virtual, Jumat (31/12/2021).
Luhut menerangkan untuk tahap awal, Bandara Juanda bisa menerima tiga penerbangan internasional per minggu dan hanya untuk pekerja migran Indonesia. Sementara itu, Luhut menyebut evaluasi dilakukan setiap satu minggu.
Apabila hasilnya baik, maka tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah penerbangannya.
"Saya minta Kemenhub, Kemenkes, Pangdam Brawijaya, Kapolda Jatim, dan AP1 memantau dan melakukan evaluasi terus-menerus proses dan alur kedatangan PPLN di Bandara Juanda,” ujarnya.
Untuk alur kedatangan, ada tiga hal yang menjadi perhatian yakni alur proses kedatangan PPLN supaya tidak terjadi penumpukan, penambahan personel untuk setiap alur serta integrasi data dengan Kementerian Perhubungan.
“Alur bandara ada beberapa titik menjadi perhatian kita, jangan sampai ini menjadi penumpukkan,” ujarnya.
Luhut mengatakan telah meminta BNPB, gubernur Jawa Timur, Pangdam Brawijaya, kapolda Jatim, dan PHRI memastikan proses karantina berjalan dengan lancar.
"Saya minta pengawasan dilakukan secara ketat sehingga tidak ada kebocoran. Selain itu pastikan segala kebutuhan logistik wisma karantina dapat dipenuhi dan anggarannya tersedia,” kata Luhut.
Baca Juga: Bandara Juanda Kini Jadi Alternatif Pintu Masuk Penerbangan Internasional
Perihal akan diberlakukannya kebijakan ini, Luhut juga menekankan agar semua pekerja dari bandara hingga di tempat karantina untuk diberikan proteksi yang memadai dan dilakukan tes secara rutin.
Berita Terkait
-
Prabowo dan Luhut Bahas Ketahanan Ekonomi, GovTech Dipercepat agar Bansos Lebih Tepat Sasaran
-
Evaluasi MBG, Luhut Soroti Pelaksanaan Serentak
-
Luhut Warning Prabowo: Ancaman Ekonomi Mengintai RI Setelah Juli 2026
-
Luhut Ungkap Prabowo Mau Kasih Bansos Tunai Rp5,4 Juta/Orang, Penerimanya Disaring Pakai AI
-
Luhut-Chatib Basri soal MBG: Jangan Bertengkar-Ini Masalah Kepercayaan!
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan