Suara.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti melihat tidak ada sedikit pun iktikad baik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kasus penghilangan secara paksa para aktivis pada 1997/1998.
Pertemuan beberapa kali yang dilakukan Jokowi beserta jajarannya dengan korban serta keluarga disebut Fatia hanya bersifat formalitas semata.
"Saya melihat bahwa memang tidak pernah ada setitikpun ada iktikad baik dari Presiden Jokowi," kata Fatia dalam siaran yang ditayangkan YouTube KontraS, Jumat (7/1/2022).
Fatia melihat tidak ada langkah-langkah kongkret dari pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi para korban.
Sebagaimana diketahui, 23 aktivis ditangkap selama periode 1997/1998 di mana satu orang ditemukan meninggal, sembilan aktivis dilepas dan 13 orang masih dinyatakan hilang hingga sekarang.
Fatia justru melihat pemerintah tidak melakukan pengungkapan kebenaran, pencarian orang hilang, pengadilan HAM Ad Hoc, atau pun tidak mengajak para anggota Tim Mawar untuk menjadi pejabat di pemerintahan.
"Tapi semua itu pada akhirnya malah digugurkan dan malah dibentuk wacana-wacana yang sebenarnya menyimpang dari standar-standar tersebut dan pada akhirnya keadilan bagi korban itu hanyalah angan-angan semata-mata," ujarnya.
Menurutnya, Jokowi hanya memiliki waktu dua tahun lagi untuk bisa menuntaskan komitmennya yakni menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Meski tidak banyak berharap, namun Fatia juga menantang pemerintah untuk bisa menuntaskannya.
Baca Juga: Eks Tim Mawar Diberi Jabatan, KontraS: Jokowi Tak Berani Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
"Saya lebih kepada menantang pemeirntah hari ini untuk segera menyelesaikan sesuai dengan mandat UU," ucapnya.
"Tidak dipangkas cara-caranya ataupun hanya memberikan permohonan maaf atau rekonsiliasi semata tetapi harus dibuka seluas-luasnya pengungkapan kebenaran dan juga pencarian orang hilang tersebut," pungkas Fatia.
Berita Terkait
-
Eks Anggota Tim Mawar Jabat Pangdam Jaya, Orangtua Korban Penculikan: Menyiksa Batin Kami
-
Megawati Dinilai Tak Pantas Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Harusnya Jokowi Langsung
-
Eks Tim Mawar Diberi Jabatan, KontraS: Jokowi Tak Berani Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
-
Dukung Langkah Jokowi Tambah Wamen, PKB Bisa Siapkan Kader jika Diminta
-
Penunjukkan Mayjen Untung Dikecam KontraS, Legislator: Selama Tak Langgar UU, Tak Masalah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak
-
Perempuan Jadi Pilar Utama Ketahanan Keluarga ASN, Pesan Penting dari Akhmad Wiyagus
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo