Menteri Bahlil Sebut Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur, Rizal Ramli: Kok Ketua BKPM Ngurusi Pemilu

Suara.com - Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut bahwa para pelaku dunia usaha menginginkan Pemilu 2024 diundur.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BKPM saat menyampaikan tanggapan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

Survei tersebut berkaitan dengan isu masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga 2027 akibat pandemi Covid-19.

Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hal tersebut sejalan dengan diskusi yang dilakukannya dengan para pengusaha.

Pernyataan Bahlil Lahadalia itu sontak menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan, termasuk ekonom senior Rizal Ramli yang ikut membuka suara.

Rizal Ramli lalu menuliskan tanggapan melalui akun Twitternya terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Bahlil.

"Ini kok Ketua BKPM ngurusin Pemilu, kepiye toh. Tolong fokus urus investasi aja Bahlil," kicau Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com, Rabu (12/1/2022).

Warganet juga turut menuliskan komentar dalam cuitan Rizal Ramli terhadap pernyataan Kepala BKPM tersebut.

"Diundur ga masalah, tapi yang jabat sekarang tetap harus turun karena masa jabatannya sudah habis di 2024 dan penggantinya harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh parpol/titipan parpol," ujar warganet.

Baca Juga: Tak Ada Rencana Tunda Pilpres, DPR ke Bahlil: Konsentrasi Investasi, Pejabat Jangan Gaduh

"Orang ruwet ya ini. Sekarang apa-apa yang memiliki jabatan di rezim ini banyak yang gatau job desk-nya apa? Suka mencampuri bagian lain," tutur warganet.

"Pak BKPM sepertinya hanya menyampaikan aspirasi dari pengusaha yang di bawah koordinasinya. Mungkin pengusaha kuatir karena di 2024 sudah banyak orang yang tidak kompeten tapi ngebet jadi presiden," tulis warganet.

"Presiden 3 periode nggak mungkin, kader penerus jeblok jadi satu-satunya cara undur pemilu supaya "program2 nyata dan tersembunyi" bisa berjalan," imbuh yang lain.

Pernyataan Bahlil Lahadalia

Bahlil telah setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana Presiden menjabat tiga periode untuk tidak didengungkan terus menerus.

Hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027 itu menarik perhatian Bahlil.