Keberadaan Penjabat Kepala Daerah Dikhawatirkan Bakal Untungkan Pemerintah Pusat dalam Pilpres 2024

Suara.com - Pendiri Negrit Ferry Kurnia Rizkiyansyah menganggap pemerintah pusat akan mendapat keuntungan dari penunjukkan penjabat pengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya di Tahun 2022 dan 2023.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam webinar yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (21/1/2022).

"Kenapa? Karena Plt ini dapat membantu pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, kan seperti itu," katanya yang juga menjadi Anggota Dewan Nasional Konvensi Rakyat.

Ferry menyatakan, keberadaan penjabat yang ditunjuk langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu diwaspadai, apalagi berkaitan dengan proses Pemilu 2024. 

"Kita cermati dan juga kita harus waspadai betul terkait dengan soal ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan soal aktivitas di Pilpres 2024. Ini yang saya pikir perlu juga dicermati," kata Ferry.

Ferry mengungkapkan kekhawatiran akan adanya penjabat yang bisa menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power serta kewenangan yang otoritatif dalam aktivitas menjelang Pemilu 2024.

Karena itu, Ferry memberikan rekomendasi terkait dengan aturan yang tegas bagi para penjabat yang mengatur kewenangan, perlundungan hukum, dan kualifikasi penjabat seperti apa.

"Karena ini jangan sampe jadi cawe-cawe bagi kepala-kepala daerah yang ditunjuk seperti itu. Serta adanya sanksi bagi pelaksana tugas yang menyalahgunakan wewenang serta hal-hal yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan-keputusan strategis, itu menjadi poin yang penting," kata Ferry.

Baca Juga: Rumor Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 Bikin Amien Rais Meradang