198 Pesantren Dicap BNPT Terafiliasi Teroris, Jusuf Kalla: Buktikan Saja, Jangan Bikin Orang Pesantren Resah

Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) angkat bicara menanggapi polemik pernyataan BNPT yang menyatakan ada 198 pesantren yang terafiliasi dengan gerakan terorisme. JK meminta BNPT membuktikan pernyataannya dan segara mengambil langkah-langkah tindakan. 

"Ya tentu kalau memang ada buktinya silakan ambil tindakan, jangan kita mengeluarkan isu kemudian pesantren menjadi seperti disudutkan semuanya, yang mana itu. Kita harus panggil satu persatu," kata JK ditemui saat hadiri acara pembukaan Rakernas PKS di Kawasan Jakarta Selatan, Senin (31/1/2022). 

Menurut JK, pernyataan adanya 198 pesantren terafliasi terorisme perlu dibuktikan. Ia menilai jangan sampai mengeluarkan pernyataan yang hanya buat resah masyarakat. 

"Artinya kalau memang ada sesuatu ada buktinya kan orangnya bisa dipanggil, kalau diumumkan begitu saja tanpa jelas kan orang pesantren menjadi resah," ungkapnya. 

Menurutnya, ratusan pesantren yang diduga terafiliasi terorisme tersebut harus dibuka oleh BNPT. 

"Ya sekalian aja tapi hati-hati mesti ada buktinya nanti protes pula. ya, hati-hati," tandasnya. 

 Penjelasan BNPT 

BNPT sebelumnya, menjelaskan soal polemik 198 pesantren yang dicap terafiliasi jaringan teror. 

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, Minggu (30/1/) kemarin, menjelaskan soal Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebutkan ada 198 Pondok pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. 

Baca Juga: Soal Polemik 198 Pesantren Terafiliasi Terorisme, Sekjen PKS: BNPT Jangan Mudah Bikin Gejolak Kegaduhan

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1/22). 

Pernyataan itu langsung ditanggapi sebagian kecil kalangan dengan menggeneralisasi seolah BNPT anti-pesantren, bahkan ada pula yang menuduh itu narasi islamofobia. 

“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu memframing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,” kata Ahmad. 

Menurut dia sejatinya data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme. 

Ia menjelaskan, data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua stakeholder. 

Apalagi, kata Nurwakhid sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi “pentahelix” atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa.