Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pertemuan itu membahas beberapa hal penting seperti Presidensi G20 Indonesia, transisi energi, lingkungan, penanganan pandemi Covid-19, hingga isu-isu kawasan.
Pimpinan Bank Dunia yang dimaksud yakni Axel Van Trotsenburg selaku Managing Director of Operations, Manuela V. Ferro selaku Vice President East Asia and Pasific Region, serta Satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia.
Sementara Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Area yang dibicarakan tadi sedikit mengenai Covid, kemudian tadi mengenai energy transition mechanism. Kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara tadi ibu kota, sangat luas pembicaraan tadi, dan juga bicara mengenai sampai pada Myanmar juga," kata Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa Bank Dunia memberikan dukungannya terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan Indonesia pada G20 yang didukung oleh dunia internasional memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global selepas pandemi.
"Banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia 'Recover Together, Recover Stronger' itu bisa betul-betul terjadi di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20, serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian kepada negara-negara yang masih belum bisa pulih," jelasnya.
"Karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting," sambung Sri.
Selain itu, dalam perbincangan juga dibahas mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh penerapan transisi energi, komitmen untuk melaksanakan Komitmen Paris, hingga menurunkan karbon sesuai dengan nationally determined contribution (NDC) Indonesia. Namun, Sri Mulyani melanjutkan, untuk mencapai ambisi net zero di dunia, Indonesia memerlukan dukungan internasional terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan.
"Dalam hal ini tadi pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sudah punya sekarang mekanisme untuk membentuk carbon price, carbon market, carbon tax, dan Indonesia juga membangun renewable energy yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga support dari internasional, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi policy framework itu bisa berjalan baik," paparnya.
Baca Juga: Kemenaker: Aturan JHT Cair Usia 56 Tahun Telah Dapat Restu Dari Presiden Jokowi
"Tadi Presiden menekankan bahwa komitmen Indonesia sangat kuat dan Indonesia tidak mau bicara saja, kita mau melakukan. Namun, untuk bisa melakukan tentu financing itu menjadi sangat penting," tambahnya.
Selanjutnya, pembicaraan juga membahas mengenai ketahanan pangan dunia. Menurut Menteri Keuangan, Presiden Jokowi menyampaikan perhatiannya mengenai tren kenaikan harga pangan dunia yang bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia.
"Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan, yang tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu," ungkapnya.
Dalam bidang lingkungan, Bank Dunia juga memberikan dukungan untuk program penanaman kembali mangrove di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, program tersebut bisa menjadi salah satu contoh upaya Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim.
"Juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan kita tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun ini yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan," tambahnya.
Di samping itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai beberapa isu kawasan seperti situasi di Myanmar dan masalah kemanusiaan di Afghanistan. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan di dua negara tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura