Mayoritas Publik Ogah Masa Jabatan Presiden Jokowi Diperpanjang, Demokrat: Klaim Ketum PKB, PAN dan Golkar Tidak Tebukti

Suara.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) berkaitan wacana penundaan Pemilu 2024. 

Dari hasil tersebut terungkap jika mayoritas masyarakat menolak apabila masa jabatan presiden diperpanjang. Mereka memilih Jokowi tetap mengakhiri jabatan sesuai periodenya, yakni di tahun 2024.

Menurutnya, hasil survei tersebut membuktikan klaim sejumlah pimpinan parpol yang menyebut masyarakat menginginkan kembali kepemimpinan Jokowi tidak terbukti.

"Menjadi semakin jelas, bahwasanya klaim para elit politik yaitu Ketum PKB, Ketum PAN dan Ketum Golkar yang menyampaikan bahwa aspirasi rakyat menghendaki perpanjangan masa jabatan presiden tak didukung bukti yang kuat," ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).

Kamhar menilai argumentasi yang disampaikan para pimpinan parpol selama ini tidak hanya menabrak logika dan akal sehat. Melainkan juga tidak sesuai atau bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat.

"Memang terpotret pada hasil survei bahwa publik cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi mencapai 66,3 persen, namun dari hasil survei tersebut terpotret pula bahwasanya 68-71% tidak mengehendaki adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabat presiden baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, maupun alasan pemindahan Ibu Kota Negara," tutur Kamhar.

"Termasuk 64 persen menghendaki tetap pemilu pada 2024 nanti untuk pergantian kepemimpinan nasional sekalipun masih tetap pandemi," katanya.

Meski Puas, Publik Minta Jokowi Selesai 2024

Sebelumnya diberitakan, mayoritas publik di Indonesia mengakui jika selama ini kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuaskan.

Baca Juga: Demokrat Ingatkan Jokowi Jangan Jadi Malin Kundang, Durhaka Terhadap Reformasi karena Ingin Tambah Masa Jabatan

Namun, mayoritas tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang dalam beberapa waktu terakhir terus mencuat di tengah publik.

Kesimpulan tersebut setidaknya tertuang dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru. Lembaga tersebut merilis hasil survei terkait dengan kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sekaligus sikap masyarakat terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Jokowi atau sekira 66,3 persen, sedangkan yang tidak puas ada 29,9 persen dan sisanya 3,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun rincian publik yang puas dengan kinerja Jokowi yakni, 7,5 persen sangat puas dan 58,8 persen cukup puas. Sedangkan publik yang tidak puas dengan kinerja Jokowi yakni, 23,7 persen kurang puas dan 6,2 persen tidak puas sama sekali.

"Survei kali ini pada Februari 2022 menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66.3 persen. Masih bagus. Jadi mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja pak jokowi sebagai presiden," kata Djayadi yang disampaikan secara daring, Kamis (3/3/2022).

Djayadi mengatakan, hasil survei tersebut nantinya juga akan menunjukan, apakah masyarkat yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi tersebut mendukunng atau menilak terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.