Suara.com - Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Saan Mustopa mengapresiasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Namun ia meminta tingkat kepuasan tersebut tidak diartikan lain.
Apalagi, kata Saan, jika tingkat kepuasan publik kepada Jokowi itu dijadikan dalih untuk melakukan penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.
Adapun Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebelumnya mendapati bahwa mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Jokowi.
"Tentu sebagai parpol koalisi dan partai pendukung utama Pak Jokowi, merasa bangga dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi bahwa kinerja Jokowi dapat apresiasi yang tinggi dari publik," kata Saan secara daring dalam acara rilis survei LSI, Kamis (3/3/2022).
"Tapi apresiasi yang tinggi itu juga jangan dimanipulasi seakan-akan publik menghendaki penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden," sambung Saan.
Saan sendiri kemudian merujuk hasil survei. Di mana hasil survei menemukan bahwa sejumlah kelompok tidak menghendaki penundaan Pemilu. Bahkan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 saja dikatakan Saan juga tidak mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
"Di sisi lain jangan dimanipulasi seakan-akan kepuasan berbanding lurus dengan kehendak yang puas itu ingin penundaan. Ini juga catatan, supaya tidak ada istilahnya pembelokan terkait dengan soal tingkat kepuasaan," kata Saan.
Rakyat Tetap Minta Jokowi Akhiri Jabatan di 2024
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merisil hasil survei terbaru mereka terkait dengan kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sekaligus sikap masyarakat terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Pertama, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan hasil survei kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, mayoritas masyarakat sangat puas dengan kinerja Jokowi.
Rinciannya sebagai berikut, 7,5 persen sangat puas; 58,8 persen cukup puas; 23,7 persen kurang puas; 6,2 persen tidak puas dama sekali dan 3,8 persen tidak tahu/tidak jawab.
"Survei kali ini pada Februari 2022 menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66.3 persen. Masih bagus. Jadi mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja pak jokowi sebagai presiden," kata Djayadi secara daring, Kamis (3/3/2022).
Djayadi mengatakan nantinya ada hasil survei lagi yang menunjukkan apakah masyarkat yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi tersebut mendukung atau menolak terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Dalam hasil survei lebih lanjut, ternyata ditemukan mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, belum tentu mendukung penambahan jabatan presiden. Mereka memilih agar Jokowi tetap mengakhiri masa jabatan pada 2024.
"Apakah masyarakat yang menyatakan puas itu mendukung perpanjangan masa jabatan presiden jawabannya dari slide ini jelas tidak," kata Djayadi memaparkan hasil survei.
Berita Terkait
-
Survei Ungkap Mayoritas Publik Tolak Penundaan Pemilu 2024
-
Komentari Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode, Komika Ernest Prakasa Sebut Bukan Contoh Yang Baik
-
Pemerintah Indonesia Tak Pernah Menyebut Invasi Rusia Terhadap Ukraina, Pengamat: Tidak Ingin Memberi Kesan Memihak
-
Mayoritas Publik Ogah Masa Jabatan Presiden Jokowi Diperpanjang, Demokrat: Klaim Ketum PKB, PAN dan Golkar Tidak Tebukti
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah