Suara.com - Panitia Seleksi (Pansel) menyerahkan daftar calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (7/3/2022). Calon jajaran Dewan Komisioner OJK yang lolos tahap seleksi berjumlah 21 orang.
Menteri Keuangan sekaligus Ketua Pansel, Sri Mulyani, mengungkapkan 21 orang tersebut telah berhasil melalui empat tahap seleksi. 21 orang itu dibagi menjadi tiga orang untuk setiap jabatan yang ada.
"Menetapkan 21 calon yang lulus tahap keempat di mana ke-21 calon ini adalah 3 calon untuk masing-masing jabatan," ungkap Sri pada siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Setelah dilaporkan kepada Jokowi, nantinya Jokowi akan memilih 14 calon anggota Dewan Komisioner. Sebanyak 14 calon tersebut akan diserahkan Jokowi kepada DPR RI untuk dilakukan proses pemilihan.
"Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU OJK, bapak presiden akan memilih dan menyampaikan 14 calon anggota dewan komisioner kepada DPR masing-masing 2 calon untuk setiap jabatan yang kemudian akan dilakukan proses pemilihan oleh DPR RI," tuturnya.
Nama-nama calon yang diserahkan Pansel kepada Jokowi berhasil lolos empat tahap seleksi. Tahap seleksi yang dimaksud ialah pendaftaran, seleksi administrasi, penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak dan makalah. Kemudian tahap asesmen, pemeriksaan kesehatan serta afirmasi dan wawancara.
Berikut 21 nama calon Dewan Komisioner OJK yang lolos keempat tahap seleksi:
Calon Ketua DK OJK merangkap anggota:
- Mahendra Siregar
- Darwin Cyril Noerhadi
- Iskandar Simorangkir
Calon Wakil Ketua DK OJK merangkap Ketua Komite Etik dan anggota:
Baca Juga: Jokowi Disebut Bakal Kehilangan Pendukung Jika Nekat Perpanjang Masa Jabatan
- Mirza Adityaswara
- Marwanto
- Mohamad Fauzi Maulana Ichsan
Calon Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota:
- Dyan Ediana Rae
- Agusman
- Ogi Prastomiyono
Calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota:
- Hoesen
- Inarno Djajadi
- Doddy Zulverdi
Calon Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan & Lembaga Jasa Keuangan lainnya sekaligus merangkap anggota:
- Pantro Pander Silitonga
- Iwan Pasila
- Adi Budiarso
Calon Ketua Dewan Audit merangkap anggota:
- Hidayat Prabowo
- Sophia Isabella Wattimena
- Budi Santoso
Calon Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen:
- Friderica Widyasari Dewi
- Hariyadi
- Difi Johansyah.
Berita Terkait
-
Soal Kelangkaan Minyak Goreng yang Masih Berlanjut, Politisi PKS Soroti 2 Menteri Jokowi
-
Bicara soal Proyek IKN Nusantara, Arief Poyuono Sebut Pembangunan Batal jika Jokowi Lengser
-
Jokowi Disebut Bakal Kehilangan Pendukung Jika Nekat Perpanjang Masa Jabatan
-
Tak Hanya Ingin Jokowi Tiga Periode, Qodari: Kalau Kata Saya, Gubernur Itu Ditunjuk oleh Presiden
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo
-
Pelabuhan Diminta Seaman Bandara, DPR Dorong Pemisahan Kapal Barang dan Penumpang