Suara.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan serikat buruh petani dan sejumlah organisasi lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (11/3/2022).
Aksi salah satunya menyuarakan penolakan terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Pada tanggal 11 Maret 2022 ini Partai Buruh bersama bersama organ-organ serkat buruh dan petani akan melakukan aksi," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya, aksi tersebut akan diikuti oleh ribuan massa buruh. Hal itu juga akan dilakukan serentak di 30 Provinsi di Indonesia.
Said mengatakan, massa akan mendesak Ketua DPR RI Puan untuk lantang memastikan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal yang sudaj ditetapkan.
"Nanti aksi sekali lagi pada 11 Maret 2022 nanti akan meminta pimpinan DPR menyatakan secara tegas tidak ada satu opsi apapun kecuali kesepakatan yang menyatakan 14 Februari 2024 adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan pelaksanaan pemilihan legislatif," tegasnya.
Said mengatakan, usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan petinggi PKB, Golkar dan PAN merupakan hal yang ilegal dan berbahaya.
"Wacana perpanjangan presiden yang dilontarkan ketua umim Golkar, PKB dan PAN adalah ilegal inkonstitusional karena tanggal pelaksaan Pilpres dan Pileg sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah DPR dan sudah disetujui oleh penyelenggaraan Pemilu," tandasnya.
Muncul dari Ketum Parpol Pengusung Jokowi
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Berita Terkait
-
Tanggapan Presiden Masih 50:50, Demokrat Tuntut Jokowi Tegas Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
-
Perdebatan Penundaan Pemilu 2024 Cuma Wacana, Tak Ada Pembahasan Soal itu di Tingkat Penyelenggara
-
Anggota Bawaslu Pastikan Belum Ada Penundaan Pemilu; Bagi Kami Itu Mungkin Perdebatan di Tingkat Wacana Politik
-
Usul Pemilu 2024 Ditunda, Cak Imin Dicurigai Dapat Tekanan Pihak Lain
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya