Suara.com - Melalui sebuah cuitan di akun media sosial, Fahri Hamzah mengkritik DPR yang dinilai bungkam menyikapi tindakan aparat penegak hukum yang diduga melakukan penindakan di luar proses hukum atau extra judicial.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, terkait hal itu pula, menurut Wakil Ketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah pengawasan yang lemah dari Senayan membuat aparat hukum lebih ugal-ugalan melakukan tindakan extra judicial.
Mestinya para wakil rakyat di Senayan berani berbicara lantang karena mereka punya hak imunitas.
"Seharusnya yang punya kekebalan, melawan sekuat tenaga bukannya malah diam seribu bahasa," kata Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu di Twitter akun @Fahrihamzah.
Fahri mengaku sedih menyaksikan para anggota DPR yang seharusnya melakukan pengawasan, justru menonton seluruh tindakan semena-mena aparat hukum.
"Lama-lama kita (Fahri Hamzah) curiga bahwa sebetulnya mereka bersekongkol," tutur mantan legislator Komisi III DPR RI itu.
Selain itu, Fahri hingga kini masih menunggu inisiatif dari 575 anggota DPR RI atau fraksi yang mewakili seluruh parpol peserta pemilu 2019, berani menggunakan hak imunitas mempersoalkan extra judicial dari aparat hukum.
"Begitu banyak hak lainnya untuk membongkar tindakan-tindakan sewenang-wenang dan extra judicial di lapangan," cetus pria kelahiran Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Persoalan extra judicial mencuat setelah tewasnya Dokter Sunardi yang ditembak Densus 88 Antiteror Polri di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Baca Juga: Heboh! Pengakuan Tetangga, Teroris yang Ditembak Mati di Sukoharjo Pernah Sebut Shalawatan Sesat
Penampakannya saat Disidang Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon menyinggung keadilan, seperti tertuang dalam sila ke-2 Pancasila menyikapi tewasnya dokter Sunardi oleh Densus 88.
"Seharusnya kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi praktiknya kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan," tulisnya di Twitter akun @fadlizon.
Berita Terkait
-
Pertanyaan Densus 88 ke Ketua MUI Sulawesi Selatan: Apa Penyebab Seseorang Menjadi Radikal?
-
Gus Muhaimin: Peran Pesantren Penting dalam Mencegah Kekerasan Seksual
-
IDI Sukoharjo Tegaskan Kasus Teroris Sunardi Tak Berkaitan dengan Profesi Dokter
-
Fahri Hamzah Sindir Telak Wakil Rakyat Tidak Diam Seribu Bahasa dan Bongkar Praktik Ugal-ugalan Penegak Hukum
-
Heboh! Pengakuan Tetangga, Teroris yang Ditembak Mati di Sukoharjo Pernah Sebut Shalawatan Sesat
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau