Suara.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus menjadi perbincangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memberikan kepastian mengenai wacana penundaan pemilu 2024.
Pengamat sosial politik Herry Mendrofa mendesak agar Jokowi segera memberikan tanggapan mengenai wacana tersebut.
Pasalnya, menurut Herry Mendrofa, sikap Jokowi sangat dinantikan banyak pihak.
Selain itu, Herry mengatakan tanggapan Jokowi dinilai penting agar wacana penundaan Pemilu 2024 tidak semakin menjadi-jadi.
"Paling diperlukan adalah Jokowi mesti tegas mengakhiri polemik wacana 3 periode," kata Herry Mendrofa, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (5/4/2022).
Lebih lanjut, Herry Mendrofa mengatakan, Jokowi bisa menelusuri jajaran pemerintahannya jika terbukti memainkan isu tersebut.
"Jika perlu, lakukan reshuffle atau memberikan sanksi kepada pembantunya yang ikut dan menunggangi isu itu," bebernya.
Jokowi kemudian diminta untuk meniru Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, pada saat itu SBY mematuhi konstitusi.
"SBY mendorong peningkatan kualitas demokrasi, sekaligus proses regenerasi nasional. Mereka membuktikan diri sebagai negarawan sejati," jelasnya.
Baca Juga: Puan Maharani Setuju Jokowi Salurkan BLT Minyak Goreng, Tapi Beri Pesan Ini ke Pemerintah
Sebagaimana diketahui, 78,9 persen publik disebut menyatakan tegas menolak wacana atau usulan Pemilu 2024 ditunda. Hal itu merupakan hasil survei terbaru yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan, pihaknya kembali mengukur publik soal wacana penundaan pemilu, kali ini dengan alasan pandemi covid-19. Hasilnya sebanyak 78,9 persen publik ingin pemilu tetap digelar di 2024 dan menolak untuk ditunda.
"Dalam hasil survei menunjukkan 78,9 persen publik mendukung pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024 walaupun pandemi Covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat," kata Deni dalam paparannya secara daring, Jumat (1/4/2022).
Tag
Berita Terkait
-
Mahasiswa Boleh Gelar Aksi Besar-besaran Tolak Presiden Jokowi Tiga Periode, Tapi...
-
Puan Maharani Setuju Jokowi Salurkan BLT Minyak Goreng, Tapi Beri Pesan Ini ke Pemerintah
-
APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Mendagri: Kalau Saya Bilang Kepala Desa Tidak Boleh Deklarasi, Saya Malah Langgar Hukum
-
Sebut Silatnas APDESI Bukan Acara Politik, Mendagri Tito Malah Salahkan Media Bikin Berita Dukungan Jokowi 3 Periode
-
Partai Buruh Tolak BLT Minyak Goreng: Orang Butuh Harganya Turun
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis
-
Doa Buka Puasa Rajab Lengkap dengan Artinya, Jangan Sampai Terlewat!
-
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Mulai Tempati Kios Sementara
-
Buku "Jokowi's White Paper" Ditelanjangi Polisi: Cuma Asumsi, Bukan Karya Ilmiah
-
Gibran Turun Gunung ke Nias, Minta Jembatan 'Penyelamat' Siswa Segera Dibangun
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat