Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengajak seluruh tokoh kandidat calon presiden (Capres) yang akan bertarung di Pilpres 2024 untuk fokus menggunakan tiket baru untuk maju. Menurutnya, para capres tak boleh menggunakan tiket yang sudah basi atau kedaluwarsa.
Tiket Pilpres baru yang dimaksud Fahri adalah tiket yang diambil dari perolehan suara dari Pemilu terbaru yakni Pemilu 2024. Bukan justru tiket yang sudah dianggap kedaluarsa yakni tiket pilpres yang diambil dari perolehan suara pada Pemilu 2019.
Awalnya Fahri mencuit di Twitternya bahwa hingga akhir Ramadhan ini para capres belum sadar juga bahwa mereka tidak punya tiket Pilpres dan mereka hanya diiming-imingi tiket palsu oleh oligarki.
Padahal, kata Fahri, seharusnya para capres harus fokus untuk bisa mendapatkan tiket baru untuk maju di Pilpres 2024.
"Saya mengajak semua calon presiden untuk fokus kepada kemurnian perolehan tiket yang dilakukan secara ksatria bahwa tiket pilpres itu harus lah tiket baru. Tidak boleh tiket basi dan tiket palsu," kata Fahri kepada Suara.com, Sabtu (30/4/2022).
Fahri mengatakan, tiket Pilpres kedaluwarsa yakni melihat perolehan suara Pemilu 2019 dari parpol itu seharusnya tak bisa lagi digunakan. Menurutnya, itu hanya bisa dipakai 5 tahunan tidak boleh lebih.
"Tidak boleh dipakai lebih dari lima tahun dan pada saat terjadinya Pilpres tiket itu sudah hangus, sudah kosong, sudah tidak bisa dipakai, sudah kedaluwarsa. Itu yang harusnya difokuskan," tuturnya.
Menurut Fahri para Capres, baru dianggap punya harga diri dan layak didukung kalau mereka menolak tiket kedaluwarsa untuk dijadikan tiket Pilpres 2024.
Ia mengatakan, ikut-ikutan mengemis tiket palsu membuat mereka nampak tidak punya kualifikasi sama sekali.
Baca Juga: Puan Maharani Sindir soal Capres Jangan Cuma Modal Ganteng, Pengamat: Ada Benarnya Juga
Adapun mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyarankan, jika para capres itu benar ingin menggunakan kemurnian tiket baru yakni bisa dilakukan dengan beberapa hal.
"Ya kalau mereka belum punya partai ya ikut kampanye dengan masyrakat sipil. Tapi kalau sudah punya partai dorong supaya partainya melakukan revisi terhadap penggunaan tiket kedaluwarsa itu. Karena itu akan menjadi preseden buruk dalam sejarah demokrasi kita bagaimana bisa tiket yang sudah hangus, sudah basi, sudah kosong, masih bisa dipakai," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial