Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengajak seluruh tokoh kandidat calon presiden (Capres) yang akan bertarung di Pilpres 2024 untuk fokus menggunakan tiket baru untuk maju. Menurutnya, para capres tak boleh menggunakan tiket yang sudah basi atau kedaluwarsa.
Tiket Pilpres baru yang dimaksud Fahri adalah tiket yang diambil dari perolehan suara dari Pemilu terbaru yakni Pemilu 2024. Bukan justru tiket yang sudah dianggap kedaluarsa yakni tiket pilpres yang diambil dari perolehan suara pada Pemilu 2019.
Awalnya Fahri mencuit di Twitternya bahwa hingga akhir Ramadhan ini para capres belum sadar juga bahwa mereka tidak punya tiket Pilpres dan mereka hanya diiming-imingi tiket palsu oleh oligarki.
Padahal, kata Fahri, seharusnya para capres harus fokus untuk bisa mendapatkan tiket baru untuk maju di Pilpres 2024.
"Saya mengajak semua calon presiden untuk fokus kepada kemurnian perolehan tiket yang dilakukan secara ksatria bahwa tiket pilpres itu harus lah tiket baru. Tidak boleh tiket basi dan tiket palsu," kata Fahri kepada Suara.com, Sabtu (30/4/2022).
Fahri mengatakan, tiket Pilpres kedaluwarsa yakni melihat perolehan suara Pemilu 2019 dari parpol itu seharusnya tak bisa lagi digunakan. Menurutnya, itu hanya bisa dipakai 5 tahunan tidak boleh lebih.
"Tidak boleh dipakai lebih dari lima tahun dan pada saat terjadinya Pilpres tiket itu sudah hangus, sudah kosong, sudah tidak bisa dipakai, sudah kedaluwarsa. Itu yang harusnya difokuskan," tuturnya.
Menurut Fahri para Capres, baru dianggap punya harga diri dan layak didukung kalau mereka menolak tiket kedaluwarsa untuk dijadikan tiket Pilpres 2024.
Ia mengatakan, ikut-ikutan mengemis tiket palsu membuat mereka nampak tidak punya kualifikasi sama sekali.
Baca Juga: Puan Maharani Sindir soal Capres Jangan Cuma Modal Ganteng, Pengamat: Ada Benarnya Juga
Adapun mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyarankan, jika para capres itu benar ingin menggunakan kemurnian tiket baru yakni bisa dilakukan dengan beberapa hal.
"Ya kalau mereka belum punya partai ya ikut kampanye dengan masyrakat sipil. Tapi kalau sudah punya partai dorong supaya partainya melakukan revisi terhadap penggunaan tiket kedaluwarsa itu. Karena itu akan menjadi preseden buruk dalam sejarah demokrasi kita bagaimana bisa tiket yang sudah hangus, sudah basi, sudah kosong, masih bisa dipakai," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka