Suara.com - Forum Internasional G20 diharapkan bisa menghadirkan momen di mana dikotomi negara maju dan negara berkembang hilang.
Diungkapkan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi, selain memperhatikan jenjang di antara negara maju dan negara berkembang, G20 harus fokus terhadap isu-isu yang dihadapi semua negara.
Permasalahan yang sama-sama dihadapi negara maju dan negara berkembang sudah termasuk ke dalam tiga tema yang diusung Indonesia di G20: arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi.
Isu-isu lain yang bisa didiskusikan oleh negara maju dan negara berkembang di Presidensi G20 Indonesia adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Perjanjian Paris, dan perubahan iklim, tuturnya.
"Negara maju dan berkembang adalah pemangku kepentingan, jadi, mereka adalah mitra yang setara, dan mereka harus melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing di dalam suatu kerangka kerja," katanya dikutip dari ANTARA.
"Saya pikir G20 itu sangat mendekati kerangka kerja tersebut sehingga negara berkembang dan negara maju melaksanakan tanggung jawab mereka dan berusaha untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik," lanjutnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dia berpendapat bahwa tema G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, merupakan tema relevan yang dapat menyatukan dunia kita yang terpisah.
"Jadi, saya berpikir bahwa Recover Together, Recover Stronger adalah tema yang sangat relevan karena dunia telah kurang lebih terpolarisasi karena pandemi dan krisis Ukraina," jelasnya.
"Karena itu, saya pikir ini adalah tema yang akurat untuk kembali menyatukan dunia," ujarnya.
Baca Juga: Balikpapan Tuan Rumah Pre Summit G20, Rahmad Mas'ud: G20, Kita Berterima Kasih
Selain itu, Jepang menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada Indonesia dan berharap akan kesuksesan Presidensi G20 Indonesia, ucap duta besar tersebut.
Dia berkata bahwa Indonesia mengadakan G20 pada kondisi yang cukup sulit karena krisis Ukraina dan tuan rumah juga harus menangani partisipasi Rusia.
"Hubungan kita dengan Rusia tidak bisa berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi di Ukraina dan saya pikir proses G20 tidak bisa berjalan business as usual," tuturnya.
Berita Terkait
-
Presiden Ramaphosa Puji Indonesia: Sekutu Setia Sejak Era Anti-Apartheid!
-
Bos BI Sebut Negara Anggota G20 Mau Pulihkan Ekonomi Dunia
-
Sri Mulyani Serukan Globalisasi yang Adil di Forum G20
-
MK Tolak Syarat Capres-Cawapres Minimal Harus S1, Waka Komisi II DPR Bica Aturan di Negara Maju
-
Akankah Hilirisasi Nikel Bisa Bawa RI jadi Negara Maju?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting