Suara.com - Forum Internasional G20 diharapkan bisa menghadirkan momen di mana dikotomi negara maju dan negara berkembang hilang.
Diungkapkan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi, selain memperhatikan jenjang di antara negara maju dan negara berkembang, G20 harus fokus terhadap isu-isu yang dihadapi semua negara.
Permasalahan yang sama-sama dihadapi negara maju dan negara berkembang sudah termasuk ke dalam tiga tema yang diusung Indonesia di G20: arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi.
Isu-isu lain yang bisa didiskusikan oleh negara maju dan negara berkembang di Presidensi G20 Indonesia adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Perjanjian Paris, dan perubahan iklim, tuturnya.
"Negara maju dan berkembang adalah pemangku kepentingan, jadi, mereka adalah mitra yang setara, dan mereka harus melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing di dalam suatu kerangka kerja," katanya dikutip dari ANTARA.
"Saya pikir G20 itu sangat mendekati kerangka kerja tersebut sehingga negara berkembang dan negara maju melaksanakan tanggung jawab mereka dan berusaha untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik," lanjutnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dia berpendapat bahwa tema G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, merupakan tema relevan yang dapat menyatukan dunia kita yang terpisah.
"Jadi, saya berpikir bahwa Recover Together, Recover Stronger adalah tema yang sangat relevan karena dunia telah kurang lebih terpolarisasi karena pandemi dan krisis Ukraina," jelasnya.
"Karena itu, saya pikir ini adalah tema yang akurat untuk kembali menyatukan dunia," ujarnya.
Baca Juga: Balikpapan Tuan Rumah Pre Summit G20, Rahmad Mas'ud: G20, Kita Berterima Kasih
Selain itu, Jepang menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada Indonesia dan berharap akan kesuksesan Presidensi G20 Indonesia, ucap duta besar tersebut.
Dia berkata bahwa Indonesia mengadakan G20 pada kondisi yang cukup sulit karena krisis Ukraina dan tuan rumah juga harus menangani partisipasi Rusia.
"Hubungan kita dengan Rusia tidak bisa berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi di Ukraina dan saya pikir proses G20 tidak bisa berjalan business as usual," tuturnya.
Berita Terkait
-
Negara Berkembang dan Warisan Gelap Tren Thrifting
-
Indonesia Bisa Jadi Negara Maju? Ini Syarat dari Menkeu Purbaya
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Gibran Wakilkan Pidato Presiden di KTT G20, Ini Alasan Prabowo Tak Pergi ke Afrika Selatan
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!