Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga poin penting terkait penanganan perubahan iklim dalam pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat (13/5/2022).
Hal ini dikatakan Jokowi dalam pertemuan tersebut yang khusus membahas isu perubahan iklim, transformasi energi bersih,dan infrastruktur yang berkelanjutan.
"Pembiayaan iklim yang harus terpenuhi, kerja sama transisi energi diperkuat, dan investasi di ekonomi hijau harus ditingkatkan," ujar Jokowi dalam keterangannya, Sabtu (14/5/2022).
Terkait pembiayaan iklim, Jokowi mendorong komitmen negara maju lainnya untuk memenuhi semua komitmennya dalam pencapaian NDC (Nationally Determined Contributions) secara global.
Menurut Jokowi, pada periode 2000-2019, ASEAN hanya memperoleh 56 miliar dolar atau sekitar 10 persen dari total dukungan pembiayaan iklim negara maju.
"Saya harus terus terang bahwa komitmen negara maju untuk implementasi isu pembiayaan iklim sangat rendah. Kondisi ini menjadi penghambat pencapaian NDC secara global," ucap Jokowi.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa ASEAN berkomitmen meningkatkan proporsi energi baru terbarukan dari 14 persen pada 2018 menjadi 23 persen pada 2025.
"Upaya ini memerlukan investasi dan teknologi setidaknya 367 miliar dolar di sektor energi bersih. Di Indonesia, transisi energi 8 tahun ke depan membutuhkan 30 miliar dolar," papar Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyampaikan potensi besar yang dimiliki Indonesia terkait transisi energi, yaitu potensi energi terbarukan sekitar 437 GW baik dari energi surya, bayu maupun panas bumi yang saat ini, pemanfaatannya baru mencapai 0,3% dari total potensi.
"Indonesia juga miliki potensi besar sebagai hub pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan yang akan kita butuhkan 5 tahun ke depan," kata Jokowi.
Sementara itu terkait investasi ekonomi hijau, Jokowi mengungkapkan potensi peluang ekonomi yang besar dalam pengembangan ekonomi hijau.
Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang mempertemukan tidak saja sektor pemerintah namun juga dunia usaha.
"Investasi di sektor infrastruktur hijau bisa menjadi unsur penting kolaborasi ASEAN-AS yang membutuhkan setidaknya 2 triliun dolar dalam 1 dekade mendatang," ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut hadir antara lain Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim John Kerry, Menteri Energi AS Jennifer M. Granholm, dan Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg.
Turut mendampingi Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani, sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengikuti acara di ruangan terpisah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- 5 Pilihan Mesin Cuci 2 Tabung Paling Murah, Kualitas Awet dan Hemat Listrik
Pilihan
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
Terkini
-
Keputusan Menteri tentang Hutan Papua Selatan Diprotes: Apa Dampaknya bagi Masyarakat Adat?
-
Tegang dengan AS, Iran Gelar Latihan Militer Amankan Selat Hormuz
-
Jaga Stok Pangan, Ketua FKBI Minta Warga Konsumsi Kebutuhan Pokok Sewajarnya Selama Ramadan
-
Pemprov DKI Tegaskan Larangan Sahur on the Road, 1.900 Personel Disiagakan untuk Patroli Ramadan
-
Dinas Bina Marga DKI Bersihkan Koridor 13 Transjakarta dan Perbaiki Jalan Berlubang
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1447 H Hari Ini
-
Darurat Kemanusiaan: Rumah Solidaritas Papua Desak Presiden Segera Laksanakan Rekomendasi DPD RI
-
KPK Fasilitasi Kunjungan Keluarga Tahanan Saat Imlek 2026
-
Satpol PP DKI Sita Ratusan Botol Miras Ilegal Jelang Ramadan, Sasar Pedagang Tak Berizin
-
Pameran Seni 'Resonansi': Saat Gema Batin Seniman Lintas Kota Bergetar di Depok