Suara.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah setuju untuk menyediakan Ukraina sistem roket canggih yang bisa secara tepat menghantam target-target jarak jauh milik Rusia.
Sistem roket tersebut merupakan bagian dari paket persenjataan senilai 700 juta dolar AS (sekitar Rp10,19 triliun), yang diperkirakan akan diumumkan pada Rabu ini.
Amerika Serikat, kata para pejabat tinggi AS, menyediakan bagi Ukraina sistem roket artileri dengan mobilitas tinggi, yang bisa mengenai target sejauh 80 kilometer secara akurat.
Kesediaan itu, kata mereka, diambil setelah Ukraina memberi "jaminan" bahwa negara tersebut tidak akan menggunakan rudal-rudal itu untuk melancarkan serangan di dalam Rusia.
Dalam kolom opini surat kabar New York Times yang terbit pada Selasa (31/5), Biden mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan diakhiri melalui diplomasi.
Tapi, kata Biden, Amerika Serikat harus menyediakan persenjataan dan amunisi penting untuk memungkinkan Ukraina memiliki posisi tawar terkuat di meja perundingan.
"Karena itu saya memutuskan bahwa kita akan menyediakan bagi Ukraina sistem roket yang lebih canggih beserta persenjataan yang memungkinkan mereka membidik target-target utama secara tepat di medan pertempuran di Ukraina," tulis Biden.
Paket persenjataan tersebut mencakup amunisi, radar penangkal tembakan, sejumlah radar pengintaian udara, tambahan rudal-rudal antitank Javelin, serta persenjataan antibaja, kata para pejabat.
Biden pada Selasa mengatakan kepada para wartawan bahwa "kita tidak akan mengirimkan ke Ukraina sistem roket yang ditembakkan ke Rusia."
Baca Juga: Ditutup Donald Trump, Joe Biden Berencana Buka Kembali Konsulat AS di Yerusalem
Presiden AS itu tampaknya cenderung lebih menekankan persyaratan soal penggunaan sistem persenjataan tertentu.
Biden ingin membantu Ukraina agar bisa membela diri, namun ia selama ini mendapat penentangan terkait penyediaan persenjataan yang bisa digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia.
Sudah ribuan orang tewas di Ukraina dan jutaan lainnya mengungsi sejak Rusia melancarkan invasi ke negara itu pada 24 Februari.
Moskow menyebut aksinya itu sebagai "operasi militer khusus" untuk mengenyahkan pengaruh Nazi di negara tetangganya itu.
Sumber: Reuters/Antara
Berita Terkait
-
Dari Brimob Aceh ke Garis Depan Donbass: Mengapa Tentara Bayaran Rusia Menjadi Pilihan Fatal?
-
6 Fakta Bripda Rio: Desersi Usai Selingkuh dan KDRT, Kabur Jadi Tentara Bayaran Rusia
-
Satya Wacana Datangkan Pemain Timnas Ukraina untuk IBL 2026, Jebolan Liga Bulgaria
-
Sedan Mewah BMW Disulap Jadi Senjata Mematikan di Perang Rusia vs Ukraina, Ini Penampakannya
-
Isu Damai Ukraina Redam Efek Blokade Tanker Venezuela, Begini Dampaknya ke Harga Minyak
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Ratusan Taruna Akpol Diterjunkan ke Aceh Tamiang: Bersihkan Jalan hingga Pulihkan Sekolah
-
Pembangunan 104 Sekolah Rakyat Permanen Tertahan: Terkendala Status Lahan!
-
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Wilayah Utara Waspada Angin Kencang
-
Dua Kakak Presiden Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian