Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo hari ini, Kamis (11/8/2022). Pemeriksaan dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
"Sebenarnya hari ini kami jadwalkan untuk permintaan keterangan Irjen Ferdy Sambo nanti siang jam 14.00. Namun sampai pagi ini kami belum mendapatkan kabar, apakah agenda tersebut bisa dilaksanakan ataukah tidak," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Kamis (11/8/2022).
Belum diketahui secara pasti tempat pemeriksaan dilakukan, namun Anam berharap pemeriksaan dapat digelar di Kantor Komnas HAM. Pada pemeriksaannya nanti Komnas HAM bakal mendalami keterangan Ferdy Sambo dalam peristiwa penembakan Brigadir J.
"Mulai dari temuan temuan kami, dokkes. Temuan-temuan kami di Jambi, terus temuan-temuan kami di Siber maupun temuan kami di Balistik. Pasti semuanya akan kami tanya," kata Anam.
"Karena poin penting itu jadi catatan kami untuk bekal mendalami peristiwa ini dan menjadikan peristiwa ini menjadi terang benderang, dan apakah peristiwa ini ada pelanggaran HAM atau tidak," sambungnya.
Sementara itu dari pantauan Suara.com, di luar kantor Komnas HAM, terdapat sejumlah aparat kepolisian berjaga. Mereka tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Belum diketahui secara pasti tujuan kedatangan mereka, untuk mengamankan proses pemeriksaan atau tidak.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo memerintahkan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E untuk menembak Brigadir J.
"Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE (Bharada E) atas perintah saudara FS (Ferdy Sambo)," kata Listyo saat jumpa pers di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kemudian, karena ingin membuat skenario seolah-olah telah terjadi tembak menembak, Ferdy Sambo lantas melakukan penembakan dengan senjata milik Brigadir J ke arah dinding rumah dinasnya.
Dengan demikian, Listyo menegaskan bahwa tidak terdapat peristiwa tembak menembak seperti informasi yang disampaikan pada awal informasi muncul.
"Bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal."
Berita Terkait
-
Mengenai Motif Penembakan Brigadir J, Wakil Ketua Komisi III DRI RI Ikut Buka Suara
-
Bentrok Agenda Pemeriksaan Timsus di Mako Brimob Depok, Komnas HAM Tak Bisa Periksa Ferdy Sambo Hari Ini
-
Hari Ini Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok, Tersangka Kuwat Diperiksa di Bareskrim
-
Rekayasa Tembak-menembak dan Pernyataan Cinta Istri Ferdy Sambo
-
Motif Pembunuhan Brigadir J Jadi Konsumsi Penyidik, Kabareskrim: Untuk Jaga Perasaan Semua Pihak
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!