Anggota DPR Minta Hukuman Maksimal untuk Pengasuh Ponpes Pati Tersangka Pencabulan Santriwati

Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB asal Pati, Jawa Tengah, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas keberhasilan Polda Jawa Tengah meringkus Ashari, pengasuh sebuah pesantren di Pati yang diduga merudapaksa puluhan santriwatinya. 

Tersangka ditangkap tim kepolisian di Wonogiri pada Kamis (7/5/2026).

Meski mengapresiasi penangkapan tersebut, Eva menegaskan bahwa ini hanyalah langkah awal dari proses keadilan yang panjang. Ia meminta agar proses hukum berjalan terbuka dan memberikan hukuman maksimal bagi pelaku. 

"Kami mengapresiasi penangkapan tersangka. Namun, kasus ini tidak boleh berhenti di sini. Proses hukum harus dikawal hingga tuntas, pelaku dihukum seberat-beratnya, dan yang terpenting, keberpihakan hukum harus nyata kepada para korban,” ujar Eva Monalisa di Jakarta, dikutip Jumat (8/5/2026).

Eva menekankan bahwa transparansi dalam penyidikan sangat krusial agar seluruh praktik kejahatan di lingkungan pesantren tersebut dapat terbongkar secara menyeluruh. Menurutnya, kepolisian tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan seksual.

"Penyelidikan mendalam dan transparan sangat krusial memastikan keadilan bagi para korban,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator PKB ini meminta pihak kepolisian tidak hanya fokus pada tersangka utama. 

Ia mendesak agar dilakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang mengetahui namun membiarkan kejahatan ini berlangsung dalam kurun waktu lama.

"Kepolisian harus mendalami apakah ada pihak lain yang mengetahui atau sengaja membiarkan kejahatan ini berlangsung. Jika ada, mereka harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Jangan ada celah bagi siapa pun yang melindungi predator seksual,” ungkapnya. 

Baca Juga: Siasat Licin Kiai AS Hindari Polisi, Kabur ke Wonogiri Naik Travel Demi Tak Terlacak

Selain aspek hukum, Eva menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam pemulihan trauma para korban. Ia meminta adanya jaminan perlindungan agar para santriwati yang menjadi korban tidak mendapatkan intimidasi atau tekanan tambahan setelah berani bersuara.

"Negara harus hadir memberikan perlindungan maksimal dan jaminan pemulihan. Jangan sampai korban mengalami tekanan psikologis tambahan setelah berani bersuara,” tambahnya.

Lebih lanjut, Eva menyatakan bahwa kasus tragis ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap sistem pengawasan di lembaga pendidikan berbasis asrama. 

Ia mendorong terciptanya mekanisme pelaporan yang independen dan aman untuk mencegah penyalahgunaan relasi kuasa oleh oknum pengajar atau pengasuh di masa depan.