"Sebagai perdana menteri saya menganggap perlu untuk memiliki pengaman, cadangan dan kepentingan untuk memastikan keberlanjutan dan pemerintah yang berjalan efektif selama periode krisis, yang diperpanjang dalam periode saya.
Lalu bagaimana selanjutnya?
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan ia butuh menjelaskan saran apa yang ia dapatkan dari Jaksa Agung Muda sebelum ia mengambil keputusan.
"Kami tahu ia membuat permintaan dari Departemen Perdana Menteri dan Kabinet. Perdana Menteri dan Kabinet memberikan arahan untuk ia tanda tangani," kata PM Albanese.
"Ia kemudian menandatangani sebuah surat yang dikirim ke Gubernur Jenderal dan Gubernur Jenderal mengangkatnya sesuai rekomendasi pemerintah saat itu."
Scott juga terancam mengundurkan diri dari keanggotaan parlemen saat ini, termasuk dari mantan menteri dalam negeri Karen Andrews yang posisinya diambil alih oleh Scott tanpa sepengetahuannya.
Ia menolak semua seruan itu dan belum memutuskan apakah ia akan ikut pemilu selanjutnya.
"Saya akan tetap lanjut melayani [konstituen saya] sebagai anggota dari perwakilan untuk Cook dan saya akan ambil keputusan apa akan ikut pemilu atau tidak di saat yang tepat.
Seperti apa kementerian di Australia?
Di Australia, 'Minister' atau menteri adalah sebutan untuk anggota dari pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk bertanggung jawab dan mengelola satu area atau departemen.
Area tanggung jawab menteri biasanya disebut portofolio dan setiap portofolio terdiri dari satu atau lebih departemen. Satu menteri juga bisa mengelola beberapa portofolio.
Baca Juga: Diterpa Isu Kekerasan Seksual, Perdana Menteri Australia Scott Morrison Minta Maaf
Baik di tingkat federal atau negara bagian, daftar menteri bisa berubah, kadang ditambah, dikurangi, atau digabungkan sesuai dengan kebutuhannya.
Ada pula daftar kementerian yang mungkin belum tentu ditemukan di negara lain, seperti menteri urusan kesehatan mental yang bertanggung jawab atas mereka yang hidup dengan masalah mental dan psikologis, juga keluarga mereka serta kebutuhan yang diperlukannya.
Beberapa negara bagian, seperti New South Wales dan Victoria juga memiliki menteri 'racing' atau balapan yang khusus mengurus kebijakan soal penyelenggaraan acara balapan dan mengawasi perekonomian dari industri ini.
Menteri untuk bantuan korban juga ada di sejumlah negara bagian, seperti di Kawasan Australia Utara, yang menyediakan layanan dan dukungan bagi korban kejahatan dan memastikan mereka menemukan inovasi dalam membantu para korban kejahatan.
Artikel ini diproduksi oleh Erwin Renaldi
Tag
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana