Legislator Minta Isu Disharmoni Panglima TNI dan KSAD Tak Diperpanjang Lagi

Suara.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah mengklarifikasi bahwa dia relasinya dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat  Jenderal Dudung Abdurachman tidak terganggu.

Itu sebabnya, legislator Meutya Hafid mengatakan sebaiknya isu disharmoni antara Panglima TNI KSAD tidak diperpanjang lagi.

Klarifikasi dari Andika diberikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR pada Senin (5/9/2022). Dia menepis kabar yang beredar mengenai relasi antara dia dan Dudung tidak baik.

Andika memastikan hubungan dengan Dudung tidak ada masalah serta seluruh matra di TNI solid.

"Dari Pak Andika, kemarin kan beliau hadir menjawab langsung. Saya rasa ke media juga beliau sudah menjelaskan relasi Panglima-KSAD tidak terganggu, bahwa mereka menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing masing," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulis, hari ini.

Usai raker, Dudung berkomunikasi dengan DPR dan mengatakan hal yang serupa. Selain itu, kata Meutya, dia juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengikuti Raker lantaran kunjungan kerja ke Lampung.

"Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik-baik saja dan kalau diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," ujarnya.

Dengan adanya klarifikasi dari Andika dan Dudung, Meutya berharap isu disharmoni relasi pimpinan TNI ini tidak diperpanjang lagi, agar tidak berkembang liar dan berimbas pada prajurit.

"Kalau hubungan terlalu pribadi kita tidak mengurus sampai terlalu detil ya, yang utama hubungan profesional keduanya berjalan baik. Panglima serta KSAD telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dari keduanya. Seluruh matra di TNI Insya Allah solid," kata Meutya.

Baca Juga: Sebut Pembangkangan, Anggota DPR Singgung Hubungan Panglima TNI dan KSAD Tak Harmonis: Kayak Gerombolan Ormas!

Terkait ketidakhadiran Dudung dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada raker dengan Komisi I DPR kemarin, Meutya menjelaskan bahwa keduanya telah melayangkan surat pemberitahuan ke DPR tidak bisa menghadiri rapat.

"Pak Menhan dan KSAD berkirim surat ke DPR memohon maaf tidak bisa hadir ikut rapat. Isi suratnya, Pak Menhan ikut mendampingi Presiden Jokowi dan KSAD mengatakan di suratnya ada kunjungan kerja di luar kota," kata Meutya dari Golkar.