Hilangnya para jenderal tidak membuat pasukan anti-komunis di ketentaraan tidak seimbang. Sebaliknya, Jenderal Soeharto yang relatif tidak dikenal, komandan cadangan strategis tentara, mengambil tindakan cepat.
Soeharto mengambil alih komando tentara. Dalam waktu 24 jam, ia membujuk dan mengintimidasi pasukan gerakan di Jakarta Pusat untuk menyerah. Dia kemudian merebut markas besar gerakan itu di pangkalan angkatan udara Halim, tepat di selatan ibu kota. Di sana, beberapa hari kemudian, mayat enam jenderal yang diculik ditemukan dibuang di sumur sempit.
Sukarno berusaha menjaga keseimbangan politik antara tentara dan partai. Pada sore hari tanggal 1 Oktober, ia menunjuk Jenderal Pranoto, salah satu dari sedikit jenderal senior yang tidak dikenal anti-komunis, sebagai komandan tentara sementara.
Tahukah Soeharto?
Dari tahun ke tahun selalu muncul pertanyaan yang sama, apakah Soeharto tahu lebih banyak tentang rencana Gerakan 30 September daripada yang pernah dia akui? Dia umumnya dianggap non-politik dan hampir tidak akan terlibat dalam perencanaan kudeta.
Namun, ada fakta penting yang menghubungkan Soeharto dengan komplotan kudeta. Salah satu pemimpin gerakan itu, Kolonel Abdul Latief, adalah teman dekat Soeharto. Dia berbicara kepada Soeharto pada 29 September dan sekali lagi hanya beberapa jam sebelum pasukan Untung berangkat untuk menangkap para jenderal.
Pada persidangannya 13 tahun kemudian, Latief mengklaim bahwa pada pertemuan pertama, di rumah Soeharto, ia dan Soeharto secara singkat membahas kemungkinan bahwa para jenderal senior merencanakan kudeta. Pertemuan kedua terjadi di rumah sakit Jakarta, di mana Soeharto sedang menjenguk putranya Hutomo, yang tubuhnya melepuh karena tersiram sup panas.
Dengan hancurnya PKI, salah satu elemen keseimbangan yang telah mendukung rezim Sukarno dihilangkan, dan presiden sendiri berada di bawah tekanan yang meningkat. Pada Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Sukarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Soeharto, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat.
Dengan kewenangan barunya, Soeharto melarang PKI dan bergerak bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang efektif. Pada bulan Maret 1967 badan legislatif Indonesia mengangkat Soeharto sebagai penjabat presiden.
Baca Juga: Daftar Hari Besar Bulan September 2022, dari Hari Olahraga hingga G30S/PKI
Bulan Maret 1968, Soeharto diangkat menjadi presiden dengan masa kekuasaan 32 tahun. Sementara Sukarno ditahan sebagai tahanan rumah sampai kematiannya pada 21 Juni 1970.
Demikian itu sejarah G30S PKI. Semoga dapat dipahami. Informasi di atas dipadukan dari dua sumber, yaitu britannica.com dan theconversation.com.
Kontributor : Mutaya Saroh
Tag
Berita Terkait
-
Daftar Hari Besar Bulan September 2022, dari Hari Olahraga hingga G30S/PKI
-
Adik DN Aidit Ditanyai Rispo soal Rekayasa G30S PKI, Ini Jawabannya
-
8 Pahlawan Nasional Asal Maluku Selain Pattimura, Ada yang Gugur Saat Peristiwa G30S
-
Sejarah 3 Tragedi Nasional Ancam Keutuhan NKRI: Peristiwa Madiun, DI/TII, hingga G30S PKI
-
G30S PKI: Sejarah Hingga Daftar Para Korban
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing