Hilangnya para jenderal tidak membuat pasukan anti-komunis di ketentaraan tidak seimbang. Sebaliknya, Jenderal Soeharto yang relatif tidak dikenal, komandan cadangan strategis tentara, mengambil tindakan cepat.
Soeharto mengambil alih komando tentara. Dalam waktu 24 jam, ia membujuk dan mengintimidasi pasukan gerakan di Jakarta Pusat untuk menyerah. Dia kemudian merebut markas besar gerakan itu di pangkalan angkatan udara Halim, tepat di selatan ibu kota. Di sana, beberapa hari kemudian, mayat enam jenderal yang diculik ditemukan dibuang di sumur sempit.
Sukarno berusaha menjaga keseimbangan politik antara tentara dan partai. Pada sore hari tanggal 1 Oktober, ia menunjuk Jenderal Pranoto, salah satu dari sedikit jenderal senior yang tidak dikenal anti-komunis, sebagai komandan tentara sementara.
Tahukah Soeharto?
Dari tahun ke tahun selalu muncul pertanyaan yang sama, apakah Soeharto tahu lebih banyak tentang rencana Gerakan 30 September daripada yang pernah dia akui? Dia umumnya dianggap non-politik dan hampir tidak akan terlibat dalam perencanaan kudeta.
Namun, ada fakta penting yang menghubungkan Soeharto dengan komplotan kudeta. Salah satu pemimpin gerakan itu, Kolonel Abdul Latief, adalah teman dekat Soeharto. Dia berbicara kepada Soeharto pada 29 September dan sekali lagi hanya beberapa jam sebelum pasukan Untung berangkat untuk menangkap para jenderal.
Pada persidangannya 13 tahun kemudian, Latief mengklaim bahwa pada pertemuan pertama, di rumah Soeharto, ia dan Soeharto secara singkat membahas kemungkinan bahwa para jenderal senior merencanakan kudeta. Pertemuan kedua terjadi di rumah sakit Jakarta, di mana Soeharto sedang menjenguk putranya Hutomo, yang tubuhnya melepuh karena tersiram sup panas.
Dengan hancurnya PKI, salah satu elemen keseimbangan yang telah mendukung rezim Sukarno dihilangkan, dan presiden sendiri berada di bawah tekanan yang meningkat. Pada Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Sukarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Soeharto, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat.
Dengan kewenangan barunya, Soeharto melarang PKI dan bergerak bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang efektif. Pada bulan Maret 1967 badan legislatif Indonesia mengangkat Soeharto sebagai penjabat presiden.
Baca Juga: Daftar Hari Besar Bulan September 2022, dari Hari Olahraga hingga G30S/PKI
Bulan Maret 1968, Soeharto diangkat menjadi presiden dengan masa kekuasaan 32 tahun. Sementara Sukarno ditahan sebagai tahanan rumah sampai kematiannya pada 21 Juni 1970.
Demikian itu sejarah G30S PKI. Semoga dapat dipahami. Informasi di atas dipadukan dari dua sumber, yaitu britannica.com dan theconversation.com.
Kontributor : Mutaya Saroh
Tag
Berita Terkait
-
Daftar Hari Besar Bulan September 2022, dari Hari Olahraga hingga G30S/PKI
-
Adik DN Aidit Ditanyai Rispo soal Rekayasa G30S PKI, Ini Jawabannya
-
8 Pahlawan Nasional Asal Maluku Selain Pattimura, Ada yang Gugur Saat Peristiwa G30S
-
Sejarah 3 Tragedi Nasional Ancam Keutuhan NKRI: Peristiwa Madiun, DI/TII, hingga G30S PKI
-
G30S PKI: Sejarah Hingga Daftar Para Korban
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri