Hilangnya para jenderal tidak membuat pasukan anti-komunis di ketentaraan tidak seimbang. Sebaliknya, Jenderal Soeharto yang relatif tidak dikenal, komandan cadangan strategis tentara, mengambil tindakan cepat.
Soeharto mengambil alih komando tentara. Dalam waktu 24 jam, ia membujuk dan mengintimidasi pasukan gerakan di Jakarta Pusat untuk menyerah. Dia kemudian merebut markas besar gerakan itu di pangkalan angkatan udara Halim, tepat di selatan ibu kota. Di sana, beberapa hari kemudian, mayat enam jenderal yang diculik ditemukan dibuang di sumur sempit.
Sukarno berusaha menjaga keseimbangan politik antara tentara dan partai. Pada sore hari tanggal 1 Oktober, ia menunjuk Jenderal Pranoto, salah satu dari sedikit jenderal senior yang tidak dikenal anti-komunis, sebagai komandan tentara sementara.
Tahukah Soeharto?
Dari tahun ke tahun selalu muncul pertanyaan yang sama, apakah Soeharto tahu lebih banyak tentang rencana Gerakan 30 September daripada yang pernah dia akui? Dia umumnya dianggap non-politik dan hampir tidak akan terlibat dalam perencanaan kudeta.
Namun, ada fakta penting yang menghubungkan Soeharto dengan komplotan kudeta. Salah satu pemimpin gerakan itu, Kolonel Abdul Latief, adalah teman dekat Soeharto. Dia berbicara kepada Soeharto pada 29 September dan sekali lagi hanya beberapa jam sebelum pasukan Untung berangkat untuk menangkap para jenderal.
Pada persidangannya 13 tahun kemudian, Latief mengklaim bahwa pada pertemuan pertama, di rumah Soeharto, ia dan Soeharto secara singkat membahas kemungkinan bahwa para jenderal senior merencanakan kudeta. Pertemuan kedua terjadi di rumah sakit Jakarta, di mana Soeharto sedang menjenguk putranya Hutomo, yang tubuhnya melepuh karena tersiram sup panas.
Dengan hancurnya PKI, salah satu elemen keseimbangan yang telah mendukung rezim Sukarno dihilangkan, dan presiden sendiri berada di bawah tekanan yang meningkat. Pada Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Sukarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Soeharto, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat.
Dengan kewenangan barunya, Soeharto melarang PKI dan bergerak bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang efektif. Pada bulan Maret 1967 badan legislatif Indonesia mengangkat Soeharto sebagai penjabat presiden.
Baca Juga: Daftar Hari Besar Bulan September 2022, dari Hari Olahraga hingga G30S/PKI
Bulan Maret 1968, Soeharto diangkat menjadi presiden dengan masa kekuasaan 32 tahun. Sementara Sukarno ditahan sebagai tahanan rumah sampai kematiannya pada 21 Juni 1970.
Demikian itu sejarah G30S PKI. Semoga dapat dipahami. Informasi di atas dipadukan dari dua sumber, yaitu britannica.com dan theconversation.com.
Kontributor : Mutaya Saroh
Tag
Berita Terkait
-
Daftar Hari Besar Bulan September 2022, dari Hari Olahraga hingga G30S/PKI
-
Adik DN Aidit Ditanyai Rispo soal Rekayasa G30S PKI, Ini Jawabannya
-
8 Pahlawan Nasional Asal Maluku Selain Pattimura, Ada yang Gugur Saat Peristiwa G30S
-
Sejarah 3 Tragedi Nasional Ancam Keutuhan NKRI: Peristiwa Madiun, DI/TII, hingga G30S PKI
-
G30S PKI: Sejarah Hingga Daftar Para Korban
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang