Suara.com - Politikus Gerindra Arief Poyuono mengusulkan Sandiaga Uno untuk dipecat dari Partai Gerindra lantaran diminta untuk menjadi calon presiden (capres) PPP pada 2024. Mengenai itu, Sandiaga mengaku mengikuti arahan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
"Sebagai kader Gerindra tentunya saya sangat menghormati dan mengikuti arahan dari Ketua Umum Bapak Jenderal Prabowo dan beliau menugaskan saya untuk fokus dalam tugas di kementerian," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/9/2022).
Melalui pernyataan yang disampaikannya, Sandiaga terlihat tengah fokus dengan tugasnya saat ini sebagai Menparekraf. Sandiaga menuturkan bahwa di bawah 100 persen di bawah arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ia juga mendapatkan tugas untuk membangkitkan perekonomian negara setelah dihantam pandemi Covid-19.
"Sekarang ada tentunya saat-saat berat ekonomi kita harus turun di masyarakat, mendapatkan satu kesempatan mendengar aspirasi dari masyarakat dan memberikan solusi terutama dengan tingginya harga-harga pokok, baru juga naik harga BBM dan lain sebaginya, kita harus hadir menampung aspirasi masyarakat dan juga memberikan solusi agar permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat ini bisa dilalui," jelasnya.
Menyambungkannya dengan situasi politik yang dinamis, Sandiaga menilai kalau apapun yang terjadi tetap harus bisa berjalan satu kebersamaan.
"Sehingga membangun momentum 8 tahun pemerintahan bapak presiden banyak prestasi yang sudah diraih namun tentunya kita harus bergandengan tangan untuk memastikan kontestasi di 2024 ini menjadi demokrasi yang sejuk, teduh, dan bersahabat."
Sebut Sandiaga Pengkhianat
Sebelumnya, Arief Poyuono menyebut Sandiaga sebagai pengkhianat di Gerindra. Ia juga usul agar Sandiaga didepak dari Gerindra lantaran diminta maju sebagai capres PPP.
"Kalau aku melihatnya apa? Kalau aku melihatnya Desmond ini seorang kader yang taat, yang patuh. Artinya mengamankan hasil Rapimnas bahwa calon presiden dari Gerindra itu hanya Prabowo. Karena ketika itu sudah diputuskan dalam Rapim masih ada kader yang balelo, kader yang penghianat seperti Sandiaga, ingin jadi capres lewat PPP," kata Poyuono dalam sebuah diskusi pada Rabu (7/9/2022).
Baca Juga: Sekjen Gerindra Temui UAS, Bawa Titipan Pesan Prabowo Subianto
Berita Terkait
-
Sekjen Gerindra Temui UAS, Bawa Titipan Pesan Prabowo Subianto
-
Tunggu Puan Pulang dari Luar Negeri, Cak Imin Bakal Bahas Kemungkinan PDIP Merapat ke Koalisi PKB-Gerindra
-
Senang Jika PDIP Gabung Koalisi PKB-Gerindra, Cak Imin: Komposisi Capres-Cawapres Harus Didiskusikan
-
Gerindra Diingatkan Tak jadi Pengkhianat, Tinggalkan Cak Imin dan PKB Demi Tampung Puan jadi Cawapres Prabowo
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!