Hacker Bjorka Klaim Retas Surat Rahasia BIN ke Jokowi, Istana: Tidak Ada yang Kena Hack

Suara.com - Istana buka suara terkait hacker bernama Bjorka yang mengklaim berhasil meretas dokumen-dokumen yang dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN). Merespons hal tersebut, pihak istana memastikan seluruh dokumen dalam kondisi aman.

Hal tersebut dipastikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

"Tidak ada data isi surat-surat apapun yang kena hack," kata Heru saat dikonfirmasi, Sabtu (10/9/2022).

Sementara di sisi lain, Heru juga turut mengomentari terkait adanya upaya peretasan. Apabila ada upaya peretasan, ia meyakini aparat penegak hukum akan menelusurinya.

"Namun upaya-upaya meng-hacker itu sudah melanggar hukum saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum."

Surat BIN untuk Jokowi Diretas

Sebelumnya diberitakan, Bjorka mengklaim telah berhasil melakukan peretasan terhadap kumpulan dokumen yang dikirimkan ke Jokowi. Di dalamnya juga diklaim terdapat dokumen rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN). Bjorka memamerkan hasil peretasannya itu melalui forum breached.to pada Jumat (9/9/2022).

Dalam unggahannya, Bjorka menampangkan logo Presiden Republik Indonesia.

"Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," demikian yang Bjorkan tulis pada unggahannya.

Baca Juga: Hacker Bjorka Klaim Berhasil Retas Surat Rahasia BIN untuk Jokowi

Kemudian di bawahnya terdapat bocoran isi dari dokumen yang diklaim didapatkan Bjorka. Seperti misalnya surat rahasia kepada presiden dalam amplop tertutup dan surat rahasia kepada mensesneg dalam amplop tertutup.

Lalu ada pula dokumen soal gladi bersih dan pelaksanaan upacara bendera pada peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019. Dokumen lainnya yakni Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara hingga Penunjukan Plh Deputi Hukum dan PUU Tanggal 2 s.d. 9 Agustus 2019.