Suara.com - Pengamat militer dan kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, peran pimpinan TNI sangat diperlukan guna meredam gejolak buntut pernyataan Effendi Simbolon. Anggota Komisi I DPR RI dari PDI Perjuangan itu sempat menyebut TNI seperti gerombolan.
Belakangan, sejumlah prajurit TNI bereaksi mengecam pernyataan Effendi. Bahkan, respons tersebut direkam dan videonya beredar luas di media sosial.
Menurut Fahmi, reaksi sesaat para prajurit TNI atas pernyataan yang dianggap tidak bijak sesuatu hal yang wajar. Namun jika hal itu terus dibiarkan, akan menjadi buruk.
"Jika itu memang bentuk spontanitas, itu hanya menunjukkan bahwa masih ada prajurit di level bawah yang cenderung impulsif, yang punya masalah pengendalian emosi dan perilaku," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/9/2022).
Apabila memang ada perintah untuk merespons pernyataan tersebut, Fahmi punya pendapat lain. Artinya, di level pimpinan juga mempunyai kecenderungan impulsif.
Tentunya, lanjut dia, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Fahmi menilai, perilaku impulsif atau kecenderungan bertindak tanpa berfikir di level manapun, dapat membahayakan.
Untuk itu, Fahmi berpendapat level pimpinan di lingkungan TNI harus mampu menunjukkan kemampuan dan kematangan dalam mengarahkan dan mengendalikan para prajurit. Tujuannya, untuk menghentikan bentuk spontanitas di level bawah.
Jika tidak, itu kemudian justru ibarat membenarkan apa yang dikatakan oleh politisi Effendi Simbolon sebelumnya, mirip gerombolan. Saya kira, TNI tidak ingin dan tidak boleh dicap buruk, makanya segera hentikan apapun yang dianggap sebagai spontanitas itu.
Fahmi menyebut, membiarkan para prajurit bereaksi dan bersikap, sama dengan politisasi. Terlebih, jika memerintahkan atau mengarahkan.
"Hati-hati. Bagaimanapun, hal-hal yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu merupakan bagian dari dinamika dan proses politik di parlemen," ucap Fahmi.
Fahmi juga menyarankan agar pimpinan TNI dan para politisi di Kompleks Parlemen bisa menghentikan segala bentuk reaksi dan provokasi. Para pimpinan TNI, lanjut dia, harus mengendalikan para prajurit agar tidak impulsif.
Sedangkan, para politisi juga harus menahan diri tidak bergenit-genit dengan pernyataan yang bertendensi memicu politisasi TNI.
"Apakah emosi anggota bisa diredam? Mestinya bisa. Tinggal perintah stop. Masak nggak loyal perintah atasan?" tutur Fahmi.
Effendi WA Panglima dan KSAD
Effendi Simbolon memohon maaf atas ucapan TNI mirip gerombolan. Ia bahkan sudah menghubungi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa secara langsung untuk menyampaikan permintaan maaf.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!