Suara.com - Kader PDIP dan Partai Demokrat tengah memanas. Bak disulut api, riuh sejumlah kader kedua partai memuncak saling serang di media usai pidato SBY.
Perang sindiran antara kader PDIP dengan Demokrat memanas usai digelarnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pekan lalu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.
Dalam Rapimnas itu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato. Dalam pidatonya SBY sempat menyebut soal potensi kecurangan di Pilpres 2024 nanti.
Karena itulah, SBY memastikan diri bakal turun gunung di Pemilu 2024 nanti. Kata dia, sebagai partai oposisi, peluang Demokrat bisa mengusung capres dan cawapres bakal ditutup.
Presiden RI ke-6 itu bahkan menyebut, dalam Pilpres 2024 nanti, akan diatur sedemikan rupa agar hanya ada dua pasangan calon saja.
“Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat,” ujar SBY dalam pidatonya.
SBY lalu menyinggung ketka 10 tahun ia memerintah, Partai Demokrat tak pernah melakukan kecurangan seperti itu.
Pidato SBY sontak membuat 'panas' Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kata Hasto, SBY terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta.
Ia tegas menyatakan keberatan atas pernyataan SBY tersebut dan menyebut seharusnya Rapimnas digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran.
Baca Juga: Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Hasto PDIP Beri Balasan Menohok
"Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto dalam Konferensi Pers yang dilakukan secara online pada Minggu, (18/9/2022).
Tak sampai di situ, Hasto balik menuding Pemilu 2009 di era SBY banyak terjadi kecurangan.
Pemilu 2009 adalah pemilu kedua di era pemerintahan SBY, dimana pada saat itu SBY kembali maju sebagai calon presiden bersama Boediono.
Menurut Hasto, pada Pemilu 2009 lalu, kenaikan suara Partai Demokrat yang mencapai 30 persen patut dipertanyakan.
Ia mengatakan, kenaikan suara Partai Demokrat yang cukup drastis tersebut merupakan hasil dari sebuah manipulasi. Di mana tak lama sebelum pemilu digelar, SBY sengaja mengeluarkan kebijakan yang populis.
Di antaranya menurunkan harga BBM, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembagian beras miskin atau raskin.
Berita Terkait
-
Heboh Dewan Kolonel di PDI P, Pengamat: Megawati Tidak Mau Kecolongan untuk Kedua Kali
-
Beredar Video Bernarasi SBY Ditangkap Kejaksaan Agung, Begini Faktanya
-
Puji Tata Kotanya, Gembong PDIP Ingin Jakarta Mencontoh Kota Semarang
-
Balas Sindiran Demokrat, Sekjen PDIP Sentil SBY Rekrut Anas Urbaningrum: Suapnya Lebih Dahsyat dari Kasus Harun Masiku!
-
Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Hasto PDIP Membalas
Terpopuler
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 7 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta untuk Anak Muda, Desain Timeless Anti Mati Gaya
- 7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah 50 Juta, Irit dan Bandel untuk Harian
- 5 Mobil Mungil 70 Jutaan untuk Libur Akhir Tahun: Cocok untuk Milenial, Gen-Z dan Keluarga Kecil
- 7 Sunscreen Mengandung Niacinamide untuk Mengurangi Flek Hitam, Semua di Bawah Rp60 Ribu
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Lewat Aklamasi, Budi Arie Lanjut Pimpin Projo 2025-2030
-
Anak Menteri Keuangan Yudo Sadewa Kembali Viral, Kali Ini Diduga Sindir Gibran Lewat Postingan Satir
-
Investment Outlook 2025 Redefining Value: Investment Strategy in the Age of Innovation
-
Ini Cerita Aqsa Syauqi Peraih DPD Award 2025 Kategori Pembangunan Sosial & Kesehatan
-
Dihadang Sopir Angkot, Layanan Mikrotrans PulogadungKampung Rambutan Disetop Sementara
-
Amstrong sembiring: Jelang Akhir Tahun 2025 Negeri Ini Jadi Lautan Persoalan Hukum
-
Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Sebut Warga Jakarta Sudah Mampu Bayar Lebih dari Rp 3.500
-
Ritual Persembahan Berujung Petaka, 9 Umat Tewas Terinjak-injak di Kuil India
-
Gelar Pangeran Andrew Dicabut Gegara Pelecehan Seksual, Keluarga Giuffre Beri Respon Sinis
-
Pengamat: Jaksa Hanya Melaksanakan Penetapan Hakim di Kasus Nenny Karawang