Suara.com - Kader PDIP dan Partai Demokrat tengah memanas. Bak disulut api, riuh sejumlah kader kedua partai memuncak saling serang di media usai pidato SBY.
Perang sindiran antara kader PDIP dengan Demokrat memanas usai digelarnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pekan lalu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.
Dalam Rapimnas itu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato. Dalam pidatonya SBY sempat menyebut soal potensi kecurangan di Pilpres 2024 nanti.
Karena itulah, SBY memastikan diri bakal turun gunung di Pemilu 2024 nanti. Kata dia, sebagai partai oposisi, peluang Demokrat bisa mengusung capres dan cawapres bakal ditutup.
Presiden RI ke-6 itu bahkan menyebut, dalam Pilpres 2024 nanti, akan diatur sedemikan rupa agar hanya ada dua pasangan calon saja.
“Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat,” ujar SBY dalam pidatonya.
SBY lalu menyinggung ketka 10 tahun ia memerintah, Partai Demokrat tak pernah melakukan kecurangan seperti itu.
Pidato SBY sontak membuat 'panas' Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kata Hasto, SBY terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta.
Ia tegas menyatakan keberatan atas pernyataan SBY tersebut dan menyebut seharusnya Rapimnas digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran.
Baca Juga: Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Hasto PDIP Beri Balasan Menohok
"Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto dalam Konferensi Pers yang dilakukan secara online pada Minggu, (18/9/2022).
Tak sampai di situ, Hasto balik menuding Pemilu 2009 di era SBY banyak terjadi kecurangan.
Pemilu 2009 adalah pemilu kedua di era pemerintahan SBY, dimana pada saat itu SBY kembali maju sebagai calon presiden bersama Boediono.
Menurut Hasto, pada Pemilu 2009 lalu, kenaikan suara Partai Demokrat yang mencapai 30 persen patut dipertanyakan.
Ia mengatakan, kenaikan suara Partai Demokrat yang cukup drastis tersebut merupakan hasil dari sebuah manipulasi. Di mana tak lama sebelum pemilu digelar, SBY sengaja mengeluarkan kebijakan yang populis.
Di antaranya menurunkan harga BBM, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembagian beras miskin atau raskin.
Berita Terkait
-
Heboh Dewan Kolonel di PDI P, Pengamat: Megawati Tidak Mau Kecolongan untuk Kedua Kali
-
Beredar Video Bernarasi SBY Ditangkap Kejaksaan Agung, Begini Faktanya
-
Puji Tata Kotanya, Gembong PDIP Ingin Jakarta Mencontoh Kota Semarang
-
Balas Sindiran Demokrat, Sekjen PDIP Sentil SBY Rekrut Anas Urbaningrum: Suapnya Lebih Dahsyat dari Kasus Harun Masiku!
-
Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Hasto PDIP Membalas
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!
-
Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata
-
Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!
-
Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan
-
KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mahasiswa Trisakti hingga Tani Merdeka Gelar Demo Hari Ini, 4.263 Polisi Berjaga di 5 Titik Jakpus
-
Kemenag Sudah Cairkan Insentif Tahap II untuk Guru PAI Non ASN dan Non Sertifikasi
-
Dugaan Mark Up Proyek MBG, Kejagung Amankan 17.600 Unit Motor Listrik dan Segel Dua Gudang
-
Program Mangrove NHM di Kao Berhasil Pulihkan Kawasan Pesisir dan Tingkatkan Ketahanan Lingkungan
-
Dua Sekolah Rakyat Permanen di Pasuruan Siap Gelar Open House pada Juli