Suara.com - Kelompok relawan pendukung Anies Baswedan, Sekretariat Kolobarorasi Indonesia (SKI) bergerilya hingga ke tingkat desa. SKI menggelar kegiatan Musyawarah Komunitas Desa atau MKD dan Peluncuran Posko Saksi Demokrasi.
Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati mengatakan kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah lokasi, di antaranya Tasikmalaya, Jawa Barat; Purworejo, Jawa Tengah, dan Sumenep, Jawa Timur pada Minggu (25/9) kemarin. Peserta kegiatan ini diperkirakan berjumlah seribu peserta warga desa.
Dalam kegiatan itu, Jati menyebut pihaknya juga berdiskusi mengenai masalah kehidupan mereka sehari-sehari disertai harapan perubahan yang dikehendaki dari perhelatan Pemilu 2024.
”MKD merupakan forum yang dirancang sebagai forum rakyat, dimana masalah-masalah warga dan desa dibahas serta dicarikan jalan keluarnya. Karena Pemilu 2024 juga menentukan masa depan desa," ujar Jati dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).
Salah satu masukan utama yang muncul dari MKD di tiga provinsi adalah bahwa pemerintah baru ke depan harus memperkuat otonomi desa. Apalagi, desa telah memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
UU Desa juga mengakui pentingnya peranan desa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Namun, kebijakan negara saat ini lebih menempatkan pola hubungan desa dan warganya secara top-down. Desa telah ’sukses’ berperan sebagai pintu pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban bagi warganya.
Misalnya, dalam hal penarikan pajak atau pengurusan administrasi jual beli tanah. Tetapi, desa kerap absen ketika warga memerlukan bantuan, seperti saat menganggur butuh pekerjaan atau saat sakit perlu pengurusan pengobatan.
”Kebijakan pemerintah yang menempatkan desa sebagai ’ujung tombak’ semata hendaknya diubah dengan menjadikan desa sebagai ’telinga’. Tujuannya, agar aspirasi terdalam dari rakyat dapat dijemput dan diwujudkan dalam kebijakan yang lebih berorientasi melayani warga,” katanya.
Baca Juga: Anies Baswedan Akan Buat Anak Usaha di Bawah Jakpro Untuk Kelola TIM
Dalam kesempatan yang sama, Jati juga menyebut SKI juga meluncurkan Posko Saksi Demokrasi yang diringi dengan rekrutmen Saksi Demokrasi yang juga berperan sebagai saksi dalam Pemilu 2024 mendatang. Ada 57 orang pendaftar yang telah mengisi formulir di ketiga tempat, dan jumlahnya diharapkan terus bertambah.
”Program Saksi Demokrasi dirancang untuk memastikan agar aspirasi rakyat yang dihasilkan dalam MKD dan kegiatan-kegiatan pengumpulan aspirasi rakyat dapat diakomodasi oleh partai politik dan kandidat pejabat publik di segala tingkatan. Pegiat Saksi Demorasi harus memiliki kemampuan pengorganisasian, komunikasi dan negosiasi yang baik,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan