Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera merupakan koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat.
Hari ini, Partai Nasional Demokrat telah mengumumkan nama Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024.
Apakah PKS akan bergabung bersama Partai Nasional Demokrat untuk mengusung Anies?
Ketua PKS Mardani Ali Sera mengatakan mengenai siapa calon presiden dan calon wakil presiden nanti akan diputuskan oleh Majelis Syura PKS.
Keputusan Partai Nasional Demokrat mengumumkan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024 dinilai Mardani sebagai keputusan yang berani.
Mardali mengapresiasi keputusan Partai Nasional Demokrat dan mengucapkan selamat kepada Anies.
"Bravo Nasdem. Selamat juga kepada Mas Anies," kata Mardani kepada Suara.com, Senin (3/10/2022).
Dia menyebut keputusan Partai Nasional Demokrat sebagai bagian dari dinamika yang baik bagi demokrasi.
Anies menyatakan menerima mandat dari Partai Nasional Demokrat dan menyatakan siap untuk menjalankan tugas.
Baca Juga: Ini Jawaban NasDem Umumkan Capres Anies Baswedan Lebih Cepat
Partai Nasional Demokrat memilih Anies sudah melalui berbagai pertimbangan. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh berkata "kami memiliki keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan."
Bagi Partai Nasional Demokrat, pilihan calon presiden mereka adalah tokoh yang terbaik dari yang terbaik.
Surya Paloh berkata "Mengapa Anies Baswedan? Why not the best?"
Mengenai siapa calon wakil presiden yang nanti akan mendampingi Anies, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan bahwa Partai Nasional Demokrat menghormati otoritas Anies untuk menentukan siapa calon pendampingnya.
Surya Paloh mengatakan siapapun pendamping Anies di pemilihan presiden nanti yang terpenting adalah yang terbaik bagi Indonesia.
Anies yang duduk di samping Surya Paloh juga menjawab secara diplomatis. Dia mengatakan mengenai penentuan pasangan, dia meyakini pasangannya nanti adalah yang terbaik.
Berita Terkait
-
Sebut Pramono 'Asbun', Waketum PSI: Prabowo dan Surya Paloh Bukti Sukses Keluar dari Partai Lama
-
Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
-
Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Demokrasi, Bukan Sekadar Ubah Aturan
-
Surya Paloh Titip Masa Depan Indonesia ke Anak Muda: Tak Bisa Lagi Berharap pada Generasi Tua
-
Prananda Paloh Resmi Pimpin Garda Pemuda NasDem, Surya Paloh Beri Pesan Menyentuh
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Toyota Pamerkan Land Cruiser Hybrid dan GAZOO Racing Terbaru di GIIAS 2026
-
Pelatih Indonesia All Stars Minta Pemain Jangan Minder Saat Tantang Aston Villa
-
Promo RI: Belanja Kebutuhan Harian di Farmers Market dan Pasarina Dapet Diskon Besar!
-
Raih Opini WTP BPK, Purbaya Klaim Jadi Bukti Fiskal Sehat
-
Mendiktisaintek Didesak Tindak Lanjuti Rekomendasi Irjen soal Dugaan Plagiasi Guru Besar Unsoed
-
Bayar Cicilan Kendaraan Pakai BRImo Bisa Dapat Cashback 10 Persen, Cek Syaratnya!
-
Bea Cukai Ungkap Penerimaan Negara dari Ekspor Sawit Pangkalan Bun Tembus Rp 1,74 Triliun
-
Sempat Sulitkan Timnas Indonesia, John Herdman Angkat Topi Buat Timor Leste
-
Investasi Rp1 Triliun, Jakarta Kembangkan Kawasan Peternakan Sapi Terintegrasi di Banten
-
Di Balik Kemenangan Gugatan MBG, Putusan MK Dinilai Sarat Kompromi Politik