Suara.com - Rusia memutuskan memulangkan ribuan warganya yang yang dimobilisasi ke Ukraina untuk menjalani wajib militer karena dianggap tidak cocok melakukan tugas kemiliteran.
Mobilisasi pertama yang dilakukan Rusia sejak Perang Dunia Kedua tersebut telah memicu ketidakpuasan warga dan mendorong ribuan pria untuk meninggalkan negara itu.
Menurut Mikhail Degtyarev, Gubernur Khabarovsk di Timur Jauh Rusia, sudah ada ribuan pria di daerah itu yang mendaftarkan diri dalam 10 hari. Namun, sebagian dari mereka dianggap tidak layak menjalani tugas kemiliteran.
"Hampir separuh dari mereka kami pulangkan karena tidak memenuhi kriteria untuk menjalani dinas militer," kata Degtyarev lewat unggahan video di aplikasi pesan Telegram.
Dia juga mengatakan bahwa walaupun komisaris militer di wilayah itu telah diganti, hal itu tidak mempengaruhi kelanjutan mobilisasi. Warga yang mendaftar seharusnya memiliki pengalaman militer tetapi kerap mengabaikan riwayat kedinasan, kesehatan, status pendidikan, dan usia.
Sementara itu, pasukan Ukraina mengeklaim telah merebut kendali penuh atas pusat logistik Rusia di wilayah timur, Lyman.
Keberhasilan itu membuka jalan bagi Ukraina untuk memotong jalur pasokan ke pasukan Rusia.
Beberapa hari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengumumkan pencaplokan empat wilayah Ukraina, termasuk Lyman. Kiev dan negara-negara Barat mengutuk aneksasi itu dan menyebutnya sebagai "lelucon".
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan perebutan Lyman pada Sabtu membuktikan bahwa Ukraina mampu memukul mundur pasukan Rusia dan menunjukkan dampak dari pengiriman senjata Barat ke Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan keberhasilan tentaranya tidak hanya terjadi di Lyman, sementara Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, mengatakan bahwa Washington "sangat bersemangat" dengan kemajuan Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Sabtu pihaknya menarik mundur tentara dari Lyman "karena adanya ancaman pengepungan". [Antara]
Berita Terkait
-
Pemerintah Kanada Peringatkan Warga Yang Berkewarganegaraan Ganda Untuk Segera Keluar Dari Rusia
-
Pendukung Rusia Kumpulkan Dana Lewat Crypto Untuk Biaya Perang
-
Ukraina Klaim Berhasil Tendang Rusia di Dua Wilayah
-
Penduduk Zaporizhzhia Melarikan Diri dari Aneksasi Sepihak Rusia
-
Harga Emas Senin Naik 0,06 % Jadi USD1,661,79 per ounce
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO