Suara.com - Rusia memutuskan memulangkan ribuan warganya yang yang dimobilisasi ke Ukraina untuk menjalani wajib militer karena dianggap tidak cocok melakukan tugas kemiliteran.
Mobilisasi pertama yang dilakukan Rusia sejak Perang Dunia Kedua tersebut telah memicu ketidakpuasan warga dan mendorong ribuan pria untuk meninggalkan negara itu.
Menurut Mikhail Degtyarev, Gubernur Khabarovsk di Timur Jauh Rusia, sudah ada ribuan pria di daerah itu yang mendaftarkan diri dalam 10 hari. Namun, sebagian dari mereka dianggap tidak layak menjalani tugas kemiliteran.
"Hampir separuh dari mereka kami pulangkan karena tidak memenuhi kriteria untuk menjalani dinas militer," kata Degtyarev lewat unggahan video di aplikasi pesan Telegram.
Dia juga mengatakan bahwa walaupun komisaris militer di wilayah itu telah diganti, hal itu tidak mempengaruhi kelanjutan mobilisasi. Warga yang mendaftar seharusnya memiliki pengalaman militer tetapi kerap mengabaikan riwayat kedinasan, kesehatan, status pendidikan, dan usia.
Sementara itu, pasukan Ukraina mengeklaim telah merebut kendali penuh atas pusat logistik Rusia di wilayah timur, Lyman.
Keberhasilan itu membuka jalan bagi Ukraina untuk memotong jalur pasokan ke pasukan Rusia.
Beberapa hari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengumumkan pencaplokan empat wilayah Ukraina, termasuk Lyman. Kiev dan negara-negara Barat mengutuk aneksasi itu dan menyebutnya sebagai "lelucon".
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan perebutan Lyman pada Sabtu membuktikan bahwa Ukraina mampu memukul mundur pasukan Rusia dan menunjukkan dampak dari pengiriman senjata Barat ke Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan keberhasilan tentaranya tidak hanya terjadi di Lyman, sementara Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, mengatakan bahwa Washington "sangat bersemangat" dengan kemajuan Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Sabtu pihaknya menarik mundur tentara dari Lyman "karena adanya ancaman pengepungan". [Antara]
Berita Terkait
-
Pemerintah Kanada Peringatkan Warga Yang Berkewarganegaraan Ganda Untuk Segera Keluar Dari Rusia
-
Pendukung Rusia Kumpulkan Dana Lewat Crypto Untuk Biaya Perang
-
Ukraina Klaim Berhasil Tendang Rusia di Dua Wilayah
-
Penduduk Zaporizhzhia Melarikan Diri dari Aneksasi Sepihak Rusia
-
Harga Emas Senin Naik 0,06 % Jadi USD1,661,79 per ounce
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Prabowo Kantongi Data Pendana Demo, KSP Dudung Pastikan akan Ada Langkah Hukum
-
Energi Bersih Jadi Kunci Tingkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Pesisir
-
MBG 'Caplok' 29 Persen Dana Pendidikan, BEM UI Adukan Nasib Kampus ke MK: Listrik Sering Padam!
-
Sujud di Gerbang Lampung, Jokowi Awali Blusukan 3 Hari di Bumi Ruwa Jurai dengan Salat Jumat
-
Pesona Blok M: Dari Tempat Nongkrong Jadul ke Magnet Baru Jakarta Modern
-
Cerita Warga Venezuela Andalkan Informasi Medsos karena Data Korban Gempa Simpang Siur
-
Peserta KDMP Meninggal saat Latsarmil, Mensesneg: Baru Hari Kedua, Belum Berat, Diduga Riwayat Sakit
-
Mekanisme Keberatan Jadi Instrumen Perlindungan Dalam Sengketa Merek dan Hak Cipta
-
Negara Asia, Eropa Hingga Arab Berbondong-bondong Kirim Bantuan ke Venezuela, Ini Daftarnya
-
Firdaus Oiwobo Sudah Diperiksa! Polisi Dalami Kasus Penghinaan Tiyo Ardianto ke Presiden Prabowo