Suara.com - Pemerintah Kanada mewanti-wanti warga negaranya untuk segera keluar dari Rusia. Hal ini menyusul adanya kemungkinan bagi warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda akan dimasukkan ke daftar wajib militer Rusia.
Pemerintah Kanada memberikan peringatan tersebut melalui update saran bepergian pada Kamis (29/09) waktu setempat. Berdasarkan isu wajib militer yang beredar di Rusia di kutip dari canada today.news.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Kanada (GAC) menyampaikan bahwa Rusia tidak mengenal kewarganegaraan ganda dan warga yang memilikinya mungkin saja dapat dikenakan hukum kewajiban tertentu, termasuk wajib militer.
Dia juga melanjutkan dengan menyatakan bahwa bagi mereka yang berkewarganegaraan ganda jika menolak untuk mengikuti wajib militer bisa saja ditahan, dipenjarakan, atau dikenakan denda dengan jumlah yang besar.
Selain itu, dia juga menyarankan kepada pada warga negara Kanada yang masih berada di Rusia untuk tidak mengandalkan Pemerintah Kanada untuk meninggalkan Rusia.
Ia, juga memperingatkan bahwa biaya transportasi dan waktu transit telah meningkat dan akan mengalami peningkatan yang berubah karena tingginya permintaan, terbatasnya persediaan terbang, dan banyaknya perubahan rute.
Hal tersebut disampaikannya terkait banyaknya warga Rusia yang juga ikut mencari jalan keluar dari negara tersebut. Pada Rabu (28/09) waktu setempat, Jalan tol dan penerbangan ke luar negeri sudah dipenuhi oleh banyak warga yang ingin ke luar negeri.
Selain itu, sudah dipasang pos-pos di perbatasan Rusia untuk memberhentikan para pengungsi.
Fenomena tersebut dipicu oleh kabar terkait ada beberapa laporan warga yang tidak memiliki riwayat militer dan usia berapa pun ikut dimasukkan ke daftar wajib militer, walau Putin telah menyatakan hanya akan mendaftarkan mereka yang memiliki riwayat militer.
Baca Juga: Penduduk Zaporizhzhia Melarikan Diri dari Aneksasi Sepihak Rusia
Sabrina Hamdi
Berita Terkait
-
Pendukung Rusia Kumpulkan Dana Lewat Crypto Untuk Biaya Perang
-
Ukraina Klaim Berhasil Tendang Rusia di Dua Wilayah
-
Penduduk Zaporizhzhia Melarikan Diri dari Aneksasi Sepihak Rusia
-
Harga Emas Senin Naik 0,06 % Jadi USD1,661,79 per ounce
-
Mabuk hingga Lakukan Kekerasan, Pengungsi Asal Ukraina yang Jadi Pelakor Berakhir Dicampakkan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu