Suara.com - Pemerintah bakal merevitalisasi kawasan Hotel Sultan yang berada di dalam kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan revitalisasi tersebut bakal dilakukan untuk 14 hektare kawasan Hotel Sultan.
"Berikutnya ini program kita adalah kaitannya dengan revitalisasi ini, kawasan Hotel Sultan yang cukup luas ya," kata Pratikno dikutip melalui YouTube Kemensetneg pada Rabu (19/10/2022).
Pratikno mengungkapkan, tidak ada permasalahan hukum di balik upaya revitalisasi kawasan Hotel Sultan. Terlebih menurutnya pemerintah sudah memenangkan peninjauan kembali (PK) hingga empat kali.
Lebih lanjut, ia menuturkan kalau hak guna bangunan (HGB) kawasan Hotel Sultan itu akan habis pada Maret dan April 2023.
Adapun proses revitalisasi itu baru akan dimulai setelah HGB tersebut habis pada tahun mendatang.
Menurut Pratikno, revitalisasi itu dilakukan untuk mewujudkan kawasan hijau seperti yang dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
"Kita akan melakukannya juga di Hotel Sultan jadi kawasan hijau kawasan yang lebih bisa dimanfaatkan karena lokasinya sangat-sangat sentral," katanya.
Baca Juga: APPI Sebut Jokowi Tidak Tahu Soal RUU Sisdiknas, Mensesneg Pratikno: Belum Waktunya
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar