Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana mengatur pertemuan Ahmad Heryawan dengan Anies Baswedan. Pertemuan itu menyusul nama mantan gubernur Jawa Barat tersebut yang diusulkan menjadi calon wakil presiden, mendampingi Anies.
Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengaku pihaknya memang suah merencanakan pertemuan Aher dan Anies. Tetapi untuk waktu dan bagaimana respons dari keduanya, Pipin belum menyampaikan.
"Sudah kami rencanakan pertemuan itu," kata Pipin kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Adapun pertemuan itu direncankan dengan tujuan untuk membangun kecocokan di antara Aher maupun Anies.
"Untuk bangun chemistry," ujar Pipin.
Diketahui, selain Aher, ada nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga diusulkan menjadi cawapres Anies. AHY, bahkan sudah lebih dulu bertemu Anies di kediaman pribadi mantan gubernur DKI Jakarta tersebut berbarengan dengan agenda pertemuan oleh tim kecil dari NasDem, Demokrat, dan PKS.
Terkait adanya nama AHY, PKS mengaku menghormati usulan Partai Demokrat perihal cawapres untuk Anies.
PKS menilai AHY memiliki kapasitas dan elektabilitas yang bagus. Tetapi untuk rela atau tidak rela AHY yang terpilih menjadi pendamping Anies, PKS masih pikir-pikir.
Sebabnya PKS juga mendorong kader terbaik mereka, Ahmad Heryawan untuk menjadi cawapres Anies. Kekinian AHY dan Aher sudah masuk pembahasan oleh tim kecil yang terdiri dari NasDem, Demokrat, dan PKS.
"Ya kita bahas dulu, kan PKS usulkan Aher. Di PKS apalagi prosesnya tidak mudah. Harus dibahas di Musyawarah Majelis Syura. Kami di tim kecil akan laporkan hasil komunikasi ini ke Majelis Syura," kata Juru Bicara PKS Muhamad Kholid, Kamis (27/10/2022).
Menurut Kholid, selain AHY, Aher juga merupakan salah satu figur yang layak untuk menjadi cawapres Anies. Karena itu, penjajakan koalisi harus benar-benar mempertimbangkan keduanya.
"Mas AHY punya kapasitas dan elektabilitas yang bagus, sebagaimana kami memandang Aher juga layak untuk dampingi Anies karena kapasitas dan elektabiitasnya juga baik," ujar Kholid.
Ingin Cawapres Diprioritaskan Internal Koalisi
PKS sepakat agar penjajakan koalisi dengan NasDem dan Demokrat tidak dideklarasikan secara tergesa-gesa.
Kholid memandang, masih ada pekerjaan yang harus lebih dulu diselesaikan sebelum koalisi benar-benar terbentuk.
Berita Terkait
-
PKS: AHY Punya Kapasitas serta Elektabilitas Bagus, Tapi Ahmad Heryawan Juga Bagus dan Layak Dampingi Anies
-
Hasil Pertemuan Surya Paloh dan AHY, Kompak Sepakat Ketum Demokrat Jadi Cawapres Anies?
-
Prabowo dan Cak Imin Bertemu Lagi Akhir Pekan, Serukan Akar Rumput Menangkan Gerindra-PKB di 2024
-
Blak-blakan Zulfan Lindan, Ternyata Ada yang Cemas Anies Baswedan Bakal Balas Dendam Jika Menang Pilpres?
-
Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat, Siapa Bakal Dipilih Anies Baswedan?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!