Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menegaskan bahwa Ir. Soekarno tidak pernah berkhianat kepada bangsa Indonesia. Apa maksudnya?
Pernyataan ini disampaikan Presiden pada Senin (7/11/2022) di Istana Merdeka, Jakarta ketika memberikan keterangannya terkait Hari Pahlawan 2022. Jokowi menyebut Soekarno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.
Belakangan diketahui, pernyataan Presiden Jokowi ini berkaitan dengan peristiwa berdarah G30S/PKI. Dalam tragedi kelam bangsa itu, nama Soekarno ikut terseret.
Sebelum mengetahui alasan Jokowi mengatakan "Soekarno tidak pernah berkhianat", mari mengingat kembali sejarah peristiwa G30S/PKI. Sehingga tidak ada rantai yang hilang.
Sejarah G30S/PKI Menurut Sejarahwan
Partai Komunis Indonesia (PKI) disebut-sebut menjadi dalang dibalik terbunuhnya 7 jenderal tentara tahun 1965. Kekinian dikenal dengan peristiwa G30S/PKI.
Robert Cribb, Professor School of Culture, History and Language, Australian National University menelaah peristiwa G30S/PKI.
Dialihbahasakan dari theconversation.com, Robert Cribb menjelaskan, pada 1 Oktober 1965, masyarakat heboh karena tersebar kabar "Gerakan 30 September". Disebutkan saat itu, untuk mencegah kudeta militer dan untuk mengamankan posisi presiden Indonesia Sukarno, para petinggi tentara pun dibantai.
Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang juga merupakan komandan pengawal presiden Soekarno. Temuan selanjutnya menyebut bahwa G30S telah direncanakan berbulan-bulan oleh Untung, pemimpin PKI DN Aidit.
Baca Juga: Perjalanan Karier Politik Prabowo: Pernah 3 Kali Kalah di Pilpres, Kini Diberi Sinyal Hijau Jokowi
Nama Untung, DN Aidit dan semua orang yang terafiliasi dengan PKI lantas menjadi terancam. Kekuasan Presiden Soekarno pun mulai goyah, kesehatannya juga diragukan.
Padahal pada 1965, poros kekuatan penting di pusat politik Indonesia adalah presiden, PKI dan tentara. G30S membuat hubungan PKI dan tentara tidak harmonis.
Sementara itu, Jenderal Soeharto mengambil alih komando tentara. Dalam waktu 24 jam, ia membujuk dan mengintimidasi pasukan gerakan di Jakarta Pusat untuk menyerah.
Alih-alih mempertahankan kekuasaan, Soekarno justru menyerahkan komandan tentara sementara kepada Jenderal Pranoto. Namun upaya menekan PKI terus dilakukan.
Hancurnya PKI, membuat pendukung rezim Sukarno mulai tertekan. Lalu Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Soekarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Soeharto, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat.
Dengan kewenangan barunya, Soeharto melarang PKI dan bergerak bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan. Maret 1967, badan legislatif Indonesia mengangkat Soeharto sebagai presiden.
Berita Terkait
-
Perjalanan Karier Politik Prabowo: Pernah 3 Kali Kalah di Pilpres, Kini Diberi Sinyal Hijau Jokowi
-
Daripada Ganjar Pranowo, Prabowo Lebih Dekat ke 'Restu' Jokowi di Pilpres 2024, Kok Bisa?
-
Sinyal Dukungan Pada Capres 2024 Nantinya, Jokowi: Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo
-
Pecah! Lawakan Cak Lontong di HUT Perindo Bikin Jokowi dan Ketum Partai Terpingkal-pingkal
-
Tak Blak-blakan Seperti ke Prabowo, Jokowi Lebih Hati-hati Nyatakan Dukungan ke Ganjar karena...
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo