Suara.com - Safari politik eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai Anies sudah mencuri start untuk rencana pencalonannya di Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
Kritik terhadap safari politik Anies ini rupanya tidak terlalu disambut baik oleh filsuf Rocky Gerung. Akademisi yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menegaskan bahwa langkah politik Anies tidak terlarang karena kini berstatus sebagai masyarakat biasa alih-alih pejabat publik.
Menurutnya keinginan Anies untuk mempublikasikan diri sebagai bakal calon presiden tidak boleh dilarang. Di sisi lain, Anies pun memang belum pasti maju di Pilpres 2024 karena tetap memerlukan tiket dari koalisi partai yang hingga kini belum terbentuk.
Karena itulah Rocky mengaku heran dengan penolakan yang diterima Anies di sejumlah wilayah, apalagi bila ditentang karena dianggap bermuatan politis.
Kalau anggapan itu dibenarkan, Rocky pun mendorong agar pernikahan Kaesang Pangarep yang diselenggarakan pada Sabtu (10/12/2022) dan Minggu (11/12/2022) turut dibatalkan.
Hal ini seperti dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, di mana Rocky menilai pernikahan putra bungsu Jokowi itu akan menjadi wadah terbaik untuk para aktor politik mencitrakan diri.
"Kalau semua kegiatan Anies dianggap kampanye awal karena ingin jadi presiden mestinya perkawainan Kaesang di Solo dibatalkan karena itu akan jadi orang mendekati Presiden Jokowi supaya dapat restu," beber Rocky saat berdiskusi bersama Hersubeno Arief, dikutip pada Jumat (9/12/2022).
Menurut Rocky penilaian masyarakat saat ini tergolong diskriminatif. Rocky lantas membandingkannya dengan aktivitas dan safari politik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga digadang-gadang menjadi bacapres 2024.
Rocky mengingatkan, aktivitas setiap tokoh politik potensial seperti Anies maupun Ganjar selalu menimbulkan dimensi. Lantas mengapa Anies terus menemukan ganjalan?
Baca Juga: Cari Perhatian agar Bisa Datang di Hari Pernikahan, Aldi Taher Percaya Diri Bakal Diundang Kaesang
"Kan kita tahu semua peristiwa publik ada dimensi politik. Ganjar kemana-mana juga ingin jadi presiden kenapa nggak dilarang? Jadi jangan diskriminatif," ungkap Rocky.
Padahal, ditegaskan pula oleh Rocky, setiap warga negara berhak bila ingin berkampanye sebagai kandidat capres.
"Setiap manusia Indonesia nggak perlu masa kampanye untuk bilang ‘saya ingin jadi presiden’, kan UUD kita menjamin keinginan setiap orang memimpin negeri ini harus dihormati," tandasnya.
Berita Terkait
-
Kaesang Mendadak Minta Tolong di Twitter Saat Sibuk Siraman, Warganet Nangis: Balik ke Jalan yang Benar Mas
-
Bukannya Sedih, Publik Malah Salfok Lihat Ekspresi Kahiyang saat Kaesang Sungkeman
-
Agenda Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Didengungkan Lagi, Jokowi Berada di Ujung Tanduk?
-
Komunikasi Politik Anies Baswedan Dinilai Kurang Baik, Ini Alasannya
-
Anies Disebut Bakal Curi Panggung di Pernikahan Kaesang-Erina, Panitia Dibikin Pusing Soal Mitigasi?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!