Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai aturan dan tak ada penundaan.
Hasyim menyebut kehadiran Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dalam acara KPU dan Bawaslu menjadi salah satu indikator pemilu tetap jalan terus.
Pernyataan Hasyim tersebut menanggapi masih maraknya pihak-pihak yang menarasikan soal isu adanya penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
"Jadi indikator-indikator yang perlu kami sampaikan adalah pemilu harus jalan terus sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dan regularitas 5 tahunannya," kata Hasyim kepada wartawan dikutip Rabu (21/12/2022).
Indikator pertama, kata sia, yakni dengan adanya regulasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 e ayat 1, yang menyebutkan asas pemilu selain luber dan jurdil, salah satunya adalah pemilu diselenggarakan dalam regularitas 5 tahun sekali.
Kemudian indikator kedua, Hasyim menyebut, tahapan pemilu sudah berjalan dengan ditandai adanya peserta Pemilu 2024 yakni partai-partai politik.
Para partai politik akan mulai mencalonkan figur menjadi caleg pada Mei 2023, kemudian dilanjut pendaftaran caleg DPD RI.
"Nanti Oktober 2023 pendaftaran calon presiden, wakil presiden. Nah dari situ aja kan indikatornya peserta pemilih sudah by parpol, nah nanti partai-partainya mengusulkan daftar calon," tuturnya.
Lebih lanjut, indikator pemilu tetap jalan terus yakni, kata Hasyim, ditandai dengan kehadiran Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi KPU dan acara konsolidasi Bawaslu.
Baca Juga: Beda Potret Pernikahan Anak Presiden SBY dan Joko Widodo, Siapa yang Paling Mewah?
"Presiden kan pada 2 Desember hadir pada konsolnas KPU kemudian hari sabtu kemarin pak presiden juga hadir konsolidasi Bawaslu. Dalam pandangan kami itu indikator bahwa pemerintah memberikan dukungan pemilu berjalan tepat waktu sesuai regulitas 5 tahun," tuturnya.
Adapun terkahir, indikator selanjutnya yakni soal anggaran. Hasyim menyebut anggaran setidaknya masih mencukupi hingga 2023.
"Dukungan anggaran yang sudah disepakati atau sudah disetujui dipanya sudah diserahkan presiden kepada KPU. Untuk itu, setidak-setidaknya kan sampai tahun 2023 ini anggaran ini tersedia untuk tahapan pemilu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pendukung Jokowi 3 Periode Siap-siap Gigit Jari, Pengamat Yakin Cuma Jadi Isapan Jempol: Pasti Ditolak, Tapi...
-
Beredar Kabar Jokowi Kumpulkan Pejabat Terkait Jabatan Presiden Tiga Periode, Benarkah?
-
Beda Potret Pernikahan Anak Presiden SBY dan Joko Widodo, Siapa yang Paling Mewah?
-
Daripada ke IKN, Gibran Lebih Senang Presiden Jokowi Pensiun di Karanganyar: Cari Makan Lebih Mudah
-
Jokowi Dikasih Rumah Oleh Negara Usai Tak Menjabat, Gibran Ungkap Lokasinya Bukan Di Solo Tapi di Sini
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!