Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir partai politik yang memiliki banyak kader, tetapi malah memilih tokoh dari luar partai untuk diajukan sebagai capres pada Pilpres.
Presiden RI ke-5 itu bertanya-tanya dan merasa tak habis pikir dengan keputusan partai yang mengusung calon dari luar hingga mempertanyakan aturan yang dibuat.
"Memangnya gak punya kader sendiri, masa dompleng-dompleng. Ini aturannya bagaimana sih," kata Megawati dalam pidato perayaan HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Megawati menjelaskan bahwa partai politik menjadi pengusung calon presiden (capres), bukan para pendukungnya. Terlebih, parpol juga yang harus melakukan kaderisasi termasuk urusan pencapresan.
"Internal harus mempersiapkan, saya tidak tahu lain partai gimana persiapannya. Kalau di kita jadi kader susah, lamar dulu," ujar ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa Megawati sudah mengantongi nama yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Sosok tersebut telah melewati banyak pertimbangan dan merupakan kader PDIP.
"Memang dipersiapkan oleh Ibu Mega seorang pemimpin yang ideologis, pemimpin yang memahami betul sejarah perjuangan bangsa, pemimpin yang punya kemampuan teknokratik, pemimpin yang kemudian mampu memikul tanggung jawab," ujar Hasto pada sela gladi resik HUT ke-50 PDIP pada Senin (9/1/2023).
Bahkan, nama sosok capres itu juga didiskusikan bersama Presiden Joko Widodo. Hal itu karena sosok capres itu harus mengemban tanggung jawab kepemimpinan dan melanjutkan program Jokowi.
Baca Juga: Megawati Minta Perempuan Indonesia Jadikan Dirinya Sebagai Contoh, Gimana Sih Cara Tentukan Panutan?
"Apalagi kami berbicara tentang sustainability of the leaders and policy. Sehingga antara Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan calon presiden yang akan datang itu merupakan satu kesatuan yang terus membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita," pungkas Hasto.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Megawati Minta Perempuan Indonesia Jadikan Dirinya Sebagai Contoh, Gimana Sih Cara Tentukan Panutan?
-
Pidato Megawati Soal Capres Non-Partai Disebut Sindir NasDem, Pengamat: Nggak Maksud Buat Satu Partai, Itu Refleksi
-
Megawati Dianggap Konsisten Mempermalukan Jokowi, Buntut Kelakar soal Presiden Kasihan Tanpa PDIP
-
'Bung Karno Versi Perempuan' Cara Pidato Megawati di HUT PDIP Disebut Sebagai Negarawan Sejati
-
Soal Capres yang Akan Diusung PDIP, Megawati: Nggak Mungkin Ibu Jebloskan Kalian ke Sumur
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!