Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai akan menimbulkan dampak negatif apabila Erick Thohir sebagai menteri BUMN sekaligus menjabat Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Salah satunya muncul konflik kepentingan.
Sebab, BUMN pada dasarnya menjalankan bisnis untuk negara. Sementara banyak kegiatan bisnis yang dilakukan PSSI dalam kegiatan sepak bola.
"Tentu saja ada konflik kepentingan ya. BUMN itu adalah, dalam tanda kutip perusahaan bisnis negara. Sementara PSSI adalah bisnis, salah satu bisnis besar dalam bidang olah raga," kata Feri saat dikonfirmasi, Minggu (15/1/2023).
Karena itu, potensi konflik kepentingan sangat memungkinkan terajdijika Erick merangkap jabatan. Apalagi, Erick juga pebisnis yang menggeluti bidang olahraga.
"Bukan tidak mungkin akan sangat besar konflik kepentingannya dan di isu tertentu harus dipahami, pak Erick itu adalah pebisnis olahraga juga," ujarnya.
"Tentu akan ada sangat besar ruang konflik kepentingannya. Conflict of interestnya sangat terlihat," sambungnya.
Selain itu, Feri menuturkan, seorang menteri harus mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Jika mengemban jabatan lain, maka Menteri yang bersangkutan tidak bisa fokus dalam melakukan pekerjaannya.
"Menjadi ketua PSSI sama saja dia tidak fokus dan serius untuk menjalankan tugas kementerian yang menjadi tanggung jawabnya," ujar Feri.
Disarankan Mundur Jadi Menteri BUMN
Karena itu, kata Feri, jika Erick ingin fokus menjadi Ketua Umum PSSI, maka lebih baik mengundurkan diri. Tujuannya agar Kementerian BUMN bisa tetap berjalan dengan baik dan terganggu Erick yang mengurus persiapan menjadi Ketua PSSI atau setelah terpilih nanti.
"Dia harus tertib untuk kemudian berpikir berhenti dari jabatannya yang ada saat ini, agar kemudian kementerian bisa berjalan baik, tidak rangkap jabatan," ucapnya.
Kendati demikian, Feri mengakui memang tidak ada aturan yang melarang Menteri rangkap jabatan dalam badan organisasi lain. Namun, ia menyebut hal ini merupakan pelanggaran etika yang seharusnya dipatuhi pejabat negara.
"Ini di titik tertentu panggilan etika ya, patut tidak patut seorang menteri BUMN mencalonkan diri sebagai ketua pssi. Oleh karena itu ini sebuah pelanggaran etis yg luar biasa," katanya.
"Belum lagi soal profesionalitas seorang menteri di bawah kabinet Presiden Joko Widodo," tambahnya memungkasi.
Sebagai informasi, Erick Thohir memastikan diri maju sebagai calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Ia mendafarkan diri ke ke Kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka