Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal mengebut pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung. Rencananya pada tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membebaskan lahan seluas 6,5 hektare di bantaran sungai.
Proyek ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Apalagi, pengerjaan program pencegah banjir di Jakarta ini sempat mandek beberapa tahun lalu.
Dalam pengerjaan normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI berperan melakukan pembebasan lahan. Sementara, konstruksi untuk pemasangan beton dan pengembalian dalam serta lebar sungai ke bentuk aslinya dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Unit Pelayanan Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito mengatakan, pada tahun 2023 ini, pihaknya melakukan pembebasan lahan di empat kelurahan, yakni Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.
"Estimasi (pembebasan lahan) di Kelurahan Cililitan luasannya 0,8 hektare, Rawajati 1,5 hektare, Cawang 2,25 hektare, dan Kampung Melayu 1,95 hektare," ujar Roedito saat dihubungi, Selasa (21/2/2023).
Usai melakukan pembebasan lahan, Kementerian PUPR akan membangun sheet pile atau tanggul dengan panjang trase sungai 4,3 kilometer.
Rinciannya, tanggul di Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 kilometer, Rawajati 1 kilometer, Cawang 1,5 kilometer, dan Cililitan 0,5 kilometer. Dana untuk pembebasan lahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.
"Alokasi (pembebasan lahan) pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk tahun 2023 sekitar Rp496 miliar," ujar dia.
Untuk tahun 2024, Pemprov DKI akan melanjutkan pembebasan lahan dalam pengerjaan Normalisasi Ciliwung sepanjang 3,2 kilometer. Lokasinya berada di Kelurahan Manggarai sepanjang 1,5 kilometer; Kelurahan Kebon Manggis 1,2 kilometer; dan Kelurahan Bukit Duri 0,5 kilometer.
Baca Juga: Sambil Payungan, Jokowi Cek Normalisasi Kali Ciliwung saat Hujan Deras
Namun, untuk pembebasan lahan di tahun 2024 pihaknya belum memperhitungkan luas bidang lahan yang akan dibebaskan beserta anggarannya.
"DPA untuk tahun 2024 belum (diproyeksikan)," pungkasnya.
Sementara, sepanjang tahun 2021-2022, Pemprov DKI telah melakukan pembebasan lahan pada 324 bidang dengan luas 66,5 ribu meter persegi. Lokasinya berada di Kelurahan Balekambang, Cawang, Cililitan, Rawajati, Tanjung Barat, dan Gedong dengan anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp425,9 miliar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama Heru Budi serta sejumlah menteri terkait, meninjau perkembangan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023). Proyek normalisasi tersebut kembali dimulai setelah sempat terhenti.
"Ini normalisasi Kali Ciliwung kira-kira tinggal 17 kilo (kilometer), setelah berhenti beberapa lama akan kita mulai," kata Jokowi.
Jokowi menuturukan sudah ada beberapa titik yang melewati proses pembebasan lahan. Salah satunya di Rawajati, Jakarta Selatan. Di kawasan tersebut, kata Jokowi, sudah bisa dimulai pembangunannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan